Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno saat blusukan membagikan sembako di permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Manggis, Jakarta Selatan/RMOL

Politik

Sambut New Normal, Bantuan Dana Untuk UMKM Penting Demi Pulihkan Ekonomi Rakyat

SENIN, 08 JUNI 2020 | 23:18 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perlu ada pemberian bantuan modal usaha atau dana tunai yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat seiring dengan penerapan tatanan hidup baru atau new normal yang akan dijalankan.

Hal itu dinilai penting untuk memulihkan ekonomi yang terdampak aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dalam masa pemulihan ekonomi, yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai, cash is king. Bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,” kata politisi Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).


Menurut Sandiaga, pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan new normal sangat penting. Terlebih para pelaku UMKM banyak yang kehilangan penghasilan selama Covid-19 menjangkit Tanah Air.

Penerapan new normal, kata dia, harus mengutamakan UMKM dan masyarakat yang berusaha di pasar-pasar tradisional lantaran sudah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Karena UMKM menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi sebesar 60 persen,” ujar Sandi.

Sebagai salah satu solusi, pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan permodalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Sebab tanpa jaminan pemerintah, mereka sangat kesulitan mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi.

“Kesulitan akses pada permodalan harus segera disolusikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor perbankan dalam menyediakan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM dengan jaminan dari pemerintah,” paparnya.

Di sisi lain, ia juga tak menampik penerapan new normal dan pembukaan kembali ekonomi dapat memicu peningkatan jumlah korban tertular Covid-19. Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat tetap disiplin dan mengikuti imbauan pemerintah.

“Tetap saja ini beresiko dan ini dilema dalam hal politik baik bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya