Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno saat blusukan membagikan sembako di permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Manggis, Jakarta Selatan/RMOL
Perlu ada pemberian bantuan modal usaha atau dana tunai yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat seiring dengan penerapan tatanan hidup baru atau new normal yang akan dijalankan.
Hal itu dinilai penting untuk memulihkan ekonomi yang terdampak aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Dalam masa pemulihan ekonomi, yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai,
cash is king. Bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,†kata politisi Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).
Menurut Sandiaga, pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan
new normal sangat penting. Terlebih para pelaku UMKM banyak yang kehilangan penghasilan selama Covid-19 menjangkit Tanah Air.
Penerapan new normal, kata dia, harus mengutamakan UMKM dan masyarakat yang berusaha di pasar-pasar tradisional lantaran sudah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Karena UMKM menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi sebesar 60 persen,†ujar Sandi.
Sebagai salah satu solusi, pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan permodalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Sebab tanpa jaminan pemerintah, mereka sangat kesulitan mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi.
“Kesulitan akses pada permodalan harus segera disolusikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor perbankan dalam menyediakan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM dengan jaminan dari pemerintah,†paparnya.
Di sisi lain, ia juga tak menampik penerapan
new normal dan pembukaan kembali ekonomi dapat memicu peningkatan jumlah korban tertular Covid-19. Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat tetap disiplin dan mengikuti imbauan pemerintah.
“Tetap saja ini beresiko dan ini dilema dalam hal politik baik bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah,†tutupnya.
