Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kelompok Paling Mungkin Merencanakan Kudeta Adalah Pemilik Kekuasaan

MINGGU, 07 JUNI 2020 | 08:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu kudeta mulai berhembus di tengah pandemik virus corona baru atau Covid-19 yang belum usai.

Isu ini kali pertama dimunculkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. Dia bahkan sudah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin mengkudeta Jokowi. Mereka, kata Boni, menggunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat.

Isu tersebut antara lain soal komunisme dan rasisme Papua dengan memanfaatkan kematian pria kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa isu ini sebatas upaya untuk pengalihan isu. Sebab, persoalan yang lebih besar sebenarnya sedang kewalahan dihadapi pemerintah. Seperti laju ekonomi yang terus anjlok, hingga penanganan corona yang belum selesai.

“Isu kudeta hanya sebagian kecil upaya mengalihkan persoalan yang sebenarnya ada,” terangnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

Menurutnya, jika isu kudeta itu benar, maka pihak yang paling mungkin merencanakan adalah mereka yang memiliki kekuasaan itu sendiri.

"Jikapun isu itu benar direncanakan oleh pihak tertentu, memang kelompok paling mungkin adalah yang memiliki kekuasaan, artinya berada di pemerintahan,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengaku sulit menerka siapa orang atau kelompok tersebut. Hanya saja, dosen komunikasi Universitas Telkom itu yakin bahwa kelomok ini memiliki potensi kuasa yang kuat dan punya pengaruh ke alat negara, kepolisian juga militer.

“Tokoh tanpa pengaruh itu sangat sulit," pungkas Dedi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya