Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Isu Pelengseran Dari Dalam Mencuat, Suparji Ahmad: Jokowi Harus Lebih Produktif Selesaikan Masalah Negara

SABTU, 06 JUNI 2020 | 07:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mencuatnya isu adanya faksi dari dalam tubuh pemerintahan yang ingin melengserkan Presiden Joko Widodo harus segera diendapkan.

Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, selain tidak elok diwacanakan, gerakan politik pelengseran akan menjadi preseden buruk bagi masa depan Indonesia.

"Ada warisan pergantian kepemimpinan di tengah jalan jelas sesuatu yang sangat tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara. Apalagi tidak ada alasan yang mendasar secara objektif rasional untuk melakukan kudeta, sehingga tidak akan menjadi sarana menyelesaikan masalah tetapi justru timbul masalah baru," demikian kata Suparji Ahmad saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/6).


Meski demikian, terkait merebaknya isu kudeta, Jokowi diminta menjawab dengan lebih produktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Seluruh jajaran kabinetnya, tambah Suparji harus solid dan lebih kreatfi dalam membantu kerja Presiden.

"Jokowi harus lebih produktif dan solutif dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kabinet dan jajarannya harus solid dan kreatif dalam membantu presiden. Jauhkan dari produksi opini yang kontraproduktif dan hanya sekadar untuk berekspresi apalagi bersensasi," demikian imbauan Suparji.

Selain itu, Suparji meminta seluruh partai pendukung Jokowi dapat meyakinkan Presiden dan rakyat Indonesia bahwa mereka komitmen mengawal pemerintahan hingga usai pada 2024 mendatang.

"Partai pendukung harus meyakinkan kepada presiden dan rakyat bahwa akan tetap menjaga komitmenya yakni menjadi bagian yang integrated dari pemerintahan ini," pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya