Mencuatnya isu adanya faksi dari dalam tubuh pemerintahan yang ingin melengserkan Presiden Joko Widodo harus segera diendapkan.
Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai, selain tidak elok diwacanakan, gerakan politik pelengseran akan menjadi preseden buruk bagi masa depan Indonesia.
"Ada warisan pergantian kepemimpinan di tengah jalan jelas sesuatu yang sangat tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara. Apalagi tidak ada alasan yang mendasar secara objektif rasional untuk melakukan kudeta, sehingga tidak akan menjadi sarana menyelesaikan masalah tetapi justru timbul masalah baru," demikian kata Suparji Ahmad saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/6).
Meski demikian, terkait merebaknya isu kudeta, Jokowi diminta menjawab dengan lebih produktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Seluruh jajaran kabinetnya, tambah Suparji harus solid dan lebih kreatfi dalam membantu kerja Presiden.
"Jokowi harus lebih produktif dan solutif dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kabinet dan jajarannya harus solid dan kreatif dalam membantu presiden. Jauhkan dari produksi opini yang kontraproduktif dan hanya sekadar untuk berekspresi apalagi bersensasi," demikian imbauan Suparji.
Selain itu, Suparji meminta seluruh partai pendukung Jokowi dapat meyakinkan Presiden dan rakyat Indonesia bahwa mereka komitmen mengawal pemerintahan hingga usai pada 2024 mendatang.
"Partai pendukung harus meyakinkan kepada presiden dan rakyat bahwa akan tetap menjaga komitmenya yakni menjadi bagian yang integrated dari pemerintahan ini," pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.
