Berita

Politisi dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin/Net

Politik

PDIP: Isu Pelengseran Jokowi Dilemparkan Kelompok Yang Tidak Senang Dengan Pemerintah

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua pengamat politik, Bony Hargens dan Haris Rusly Moti mengungkapkan kemungkinan adanya kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Haris malah menerima informasi mengenai adanya faksi-faksi di tubuh pemerintahan yang hendak mengambil alih kekuasaan.

Politisi dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin membantah anggapan tersebut. Menurutnya, untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo, sangat tidak mungkin karena memiliki prosedur yang rumit.

"Begini ya, memakzulkan presiden itu tidak semudah itu. Prosedurnya berbelit-belit. Kalau memakzulkan lewat presedur, artinya prosedur di DPR kemudian dibawa ke MK, lalu dibawa ke MPR, itu dari jumlah dukungan sekarang saja tidak akan tercapai, persyaratan itu. Jadi, ya mimpi di siang bolong lah," ujar TB Hasanuddin kepada redaksi, Jumat (5/6).


Disinggung mengenai adanya kepentingan faksi tertentu di internal pemerintahan dalam situasi Covid-19 lewat kebijakan ngawur untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo, anggota Komisi I DPR ini membantah anggapan tersebut.

"Enggaklah, saya enggak melihat ada data-data itu (memanfaatkan situasi Covid-19). Enggak bener lah, enggak ada lah. Enggak ada kalau saya, itu isu-isu bohonglah, hoax," tegasnya.

"Bahwa ada mungkin yang tidak puas dengan kebijakannya, itu ya biasa saja, lumrah saja. Tapi tidak ada upaya-upaya untuk melengserkan itu tidak ada," tambahnya.

Selain itu, Hasanuddin juga mengatakan adanya isu tersebut hanya permainan orang-orang yang kontra terhadap pemerintah.

"Itukan isu itu dilemparkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah. Kalau dikejar di mana, kapan siapa? Nyatanya siapa saja yang bertanya kepada saya enggak berani jawab," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya