Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan pertemuan pasca Pilpres 2014/Net

Politik

Kemungkinannya Kecil, Tapi Masuk Akal Gerakan Kudeta Jokowi Datang Dari Dalam

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada pihak yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta justru akan datang dari dalam lingkar kekuasaan.


Menurutnya, komunikasi politik yang kerap besebrangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan Covid-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden bisa diartikan salah satu wujud di lingkaran pengusaha yang berusaha menggusur Jokowi.

"Makanya menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbulnya dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil," kata Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/6).

Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasanya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.

Simbol opisisi itu, sambung Adib Miftahul, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat, Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.

"Memang kalau ada arah kepada kudeta itu walaupun saya bilang ini kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan, masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan kominikasi politik itu sendiri," tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya