Berita

Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan pertemuan pasca Pilpres 2014/Net

Politik

Kemungkinannya Kecil, Tapi Masuk Akal Gerakan Kudeta Jokowi Datang Dari Dalam

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada pihak yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta justru akan datang dari dalam lingkar kekuasaan.


Menurutnya, komunikasi politik yang kerap besebrangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan Covid-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden bisa diartikan salah satu wujud di lingkaran pengusaha yang berusaha menggusur Jokowi.

"Makanya menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbulnya dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil," kata Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/6).

Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasanya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.

Simbol opisisi itu, sambung Adib Miftahul, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat, Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.

"Memang kalau ada arah kepada kudeta itu walaupun saya bilang ini kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan, masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan kominikasi politik itu sendiri," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya