Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan pertemuan pasca Pilpres 2014/Net
Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut ada pihak yang ingin mengkudeta Presiden Jokowi dengan memanfaatkan situasi pandemi virus corona atau Covid-19.
Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri.
Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta justru akan datang dari dalam lingkar kekuasaan.
Menurutnya, komunikasi politik yang kerap besebrangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan Covid-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu Presiden bisa diartikan salah satu wujud di lingkaran pengusaha yang berusaha menggusur Jokowi.
"Makanya menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbulnya dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu sangat kecil," kata Adib Miftahul kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/6).
Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasanya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi.
Simbol opisisi itu, sambung Adib Miftahul, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat, Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta.
"Memang kalau ada arah kepada kudeta itu walaupun saya bilang ini kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan, masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan kominikasi politik itu sendiri," tutupnya.
