Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Net
Pemerintah telah memutuskan Pilkada Serentak digeser ke 9 Desember 2020. Namun, perubahan jadwal ini tetap tidak menjamin pemimpin yang terpilih nanti adalah mereka yang memang berniat berjuang untuk rakyat.
Putusan menggeser Pilkada Serentak ke Desember 2020 tak lepas dari tidak adanya kepastian pandemik virus corona baru (Covid-19) ini akan berakhir. Bahkan tak ada jaminan pula akan berakhir pada 2021.
"Dalam konteks Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan Desember tahun ini, semoga saja yang terpilih itu pemimpin yang merakyat, amanah, dan kerja buat rakyat," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6).
Silaen berharap pemimpin yang terpilih nanti bukan hanya yang mengutamakan kelompok tertentu seperti banyak kejadian di belahan negeri ini, diduga pemimpin diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebab, menurut Silaen, pemimpin itu utusan Tuhan yang diberikan tanggung jawab membawa rakyatnya pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
"Janji Tuhan pasti dan tidak meleset kepada ciptaan-Nya, karena Dia-lah pemilik alam semesta ini. Beda dengan manusia jika berjanji dalam konteks kampanye, 'maybe yes maybe no' bisa ya bisa juga tidak. Tanya kenapa? Itulah janji politik dapat dikatakan 'peolitik' (bahasa batak: melonceng)," lanjut aktivis organisasi kepemudaan ini.
Lalu apakah pemimpin dahulu-kala bisa menepati atau melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat? Tidak juga. Ditambahkan Silaeb, dalam bacaan litetaratur tak ada pemimpin yang 100 persen bisa menepati janji-janji politiknya. Ada saja yang tak bisa dikerjakan dengan baik sesuai janjinya.
"Apa penyebab pemimpin tidak dapat menyelesaikan semua janji politiknya (konteks kampanye), itu karena beberapa faktor yang di luar kendali dan dugaannya, misal pandemik Covid-19 ini. Jika pemimpin bisa kerjakan 75- 80 persen dari janjinya itu sudah sangat luar biasa, meski demikian bukan berarti ada 'excuse'. Tetap saja itu namanya pemimpin gagal," beber Silaen.
Dirinya mengungkapkan, pemimpin itu digambarkan sebagai utusan Tuhan di muka bumi. Karena pemimpin itu diberikan kesempatan dan terpilih dari sekian ratus bahkan jutaan rakyat. Selain takdir atau nasib dalam istilah di kitab suci yang dipercayai manusia.
Namun yang tak kalah penting, menurut Silaen, karakter pribadi yang dimiliki oleh pemimpin yang terpilih tersebut. Memang tidak bisa tutup mata bahwa ada saja kecurangan kecil atau besar yang coba dimainkan oleh pendukung, atau kerap disebut "relawan", dalam memenangkan pertandingan dalam konteks Pilkada. Namun ada jalur hukum untuk menyelesaikan masalah itu.
Ditegaskan Silaen, jika pemimpin terpilih itu tidak membawa manfaat dan perubahan yang baik kepada masyarakat ketika dia menjadi pemimpin maka itulah pemimpin gagal. Atau mungkin menang karena dominasi kecurangan yang sistematis dan masif yang terjadi, tapi sulit dibuktikan oleh peradilan dunia. Maka yang berlaku hukum alam, yakni kegagalan.
"Tugas pemimpin berat, itu karena harus bisa mendatangkan kemaslahatan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di mana dia memimpin. 'Gemah ripah loh jinawi', jadi pemimpin jangan hanya mikir enaknya saja," demikian Silaen.
