Berita

Pengamat ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan/Istimewa

Politik

Pengamat Ekonomi: Dana Haji Bukan Untuk Intervensi Pasar, Hanya Dikonversi Dari Valas Ke Rupiah

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 10:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Usai Menteri Agama mengumumkan pembatalan ibadah haji 2020, beredar kabar dana haji sebesar 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,4 triliun akan digunakan untuk memperkuat nilai rupiah di tengah pandemi Covid-19.

Berita tersebut berawal dari pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, dan sempat ramai dibicarakan di media sosial. Belakangan, kabar tersebut telah diklarifikasi oleh BPKH.

Menurut pengamat ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan, pembatalan keberangkatan haji tahun ini mungkin saja akan memberi dampak terhadap penguatan nilai rupiah.


“Ya kan menjelang pelaksanaan haji sangat boleh jadi dana haji sudah ditempatkan dalam bentuk valuta asing seperti dolar. Kalau terjadi pembatalan keberangkatan, berarti dana dalam bentuk valas sebesar 600 juta dolar tersebut mungkin saja dikonversi kembali ke dalam mata uang rupiah," jelas Setia saat dihubungi, Kamis (4/6).

Menurut Mulyawan, jika dana haji yang semula dalam valas dikonversi kembali ke rupiah, maka supply valas akan mengalami kenaikan bersamaan dengan kenaikan demand terhadap rupiah.

“Dugaan saya dana haji itu bukan digunakan untuk intervensi pasar, tetapi hanya dikonversi dari valas ke rupiah. Dana haji itu harus dikelola secara prudent, tidak berisiko tinggi, transparan, dan yang terpenting adalah jemaah haji sebagai pemilik dana harus menjadi penerima manfaat dari portofolio tersebut,” terangnya.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah melalui BPKH menjelaskan kepada masyarakat tentang isu dana haji untuk penguatan rupiah. Jangan sampai berita tersebut menjadi isu yang seolah-olah dana haji akan digunakan dulu oleh pemerintah untuk kebutuhan lain, terlebih di saat pemerintah membutuhkan dana untuk mengatasi dampak Covid-19.

Sementara itu soal keputusan pemerintah yang membatalkan kerangkatan haji sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi, Mulyawan menilai hal tersebut merupakan langkah yang tepat karena lebih mendahulukan maslahat bagi jemaah calon haji.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan kepada jemaah haji yang ditunda keberangkatannya tahun ini untuk memperoleh prioritas pada tahun depan, tanpa harus membayar biaya yang lebih besar,” katanya.

“Jadi penggunaan dana haji harus diikhtiarkan memperoleh maslahat yang besar, agar dapat mengkompensasi apabila tahun depan mengalami kenaikan biaya haji,” kata pria yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tersebut.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya