Pemeriksaan suhu sebelum memasuki gedung/Net
Pandemik yang melanda Indonesia saat ini bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, mengatakan, ketika aparat fokus dalam penanganan pencegahan, maka pihak yang punya kepentingan ini mulai menyusupkan narasi-narasi untuk menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Karena pemerintah fokus pada penanganan pandemik, ini muncul kerawanan yang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk membuat kisruh," terang Stanislaus dalam acara diskusi online (webinar) yang diselenggarakan oleh Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (4/6).
Ketika masyarakat merasakan ekonomi yang sulit akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka narasi yang memojokkan dan menyalahkan pemerintah pun mulai diluncurkan. Ditambah lagi dengan keluhan sulitnya mendapat pekerjaan dan penghasilan.
Bahkan mungkin bukan hanya narasi saja. Situasi di tengah pandemik bisa saja dimanfaatkan teroris untuk menunjukkan aksinya.
"Isu-isu ini dimainkan oleh kelompok-kelompok tersebut agar [masyarakat] tidak percara kepada pemerintah," katanya.
Menurutnya, narasi-narasi itu berkembang terus hingga ada diskusi untuk meminta pertanggungjawaban presiden dan pemberhentian presiden. Di era demokrasi, setiap orang memiliki kebebasan menyuarakan pendapatnya.
Namun, Stanislaus mengatakan tidak etis di saat negara sedang dalam kesulitan bencana tetapi para politisi malah membicarakan soal pemakzulan kepada pemimpinnya.
Ia berharap diskusi-diskusi semacam itu perlu diwaspadai karena bisa saja memiliki agenda tertentu.
“Ini harus diwaspadai karena tujuannya membuat kisruh. Mereka ini punya agenda yang dilakukan ke tiga target yaitu polisi, masyarakat dan tempat ibadah,†tuturnya, seraya menyoroti acara diskusi akademis yang diselenggarakan FH UGM, pada Jumat (29/5) lalu yang membahas pemakzulan presiden.
“Momennya tidak etis dilakukan di tengah pandemik. Tapi munculnya teror terhadap panitia, narasumber itu juga tetap harus diusut,†tegasnya,
Ia berharap pemerintah juga harus memperbaiki komunikasi dengan narasi positif. Termasuk menguatkan sektor intelijen, termasuk pengawasan terhadap gerakan propaganda di media sosial.
“Mereka berada di ruang dunia maya. Patroli siber perlu ditingkatkan. Jangan diberi ruang pada fitnah, harus ditindak tegas. Karena mereka kompak, satu komunikasi untuk melawan dan menjatuhkan pemerintah,†ujarnya.
