Berita

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Ada Faksi Di Tubuh Pemerintah Yang Mau Tendang Jokowi Seperti Mega Menggeser Gus Dur

JUMAT, 05 JUNI 2020 | 00:01 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, giliran aktivis Haris Rusly Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah.

Bedanya, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengatakan, kelompok oposisi tidak mungkin menggusur Jokowi dari kursi kekuasaan.

Sebaliknya, Haris Rusly Moti mengatakan, menerima informasi mengenai manuver faksi tertentu di tubuh pemerintahan untuk mengambil alih kekuasan.


Pernyataan Haris Rusly Moti ini disampaikan melalui akun Twitter @motizenchannel.

“Boni Hargens katakan ada rencana kudeta manfaatkan situasi COVID. Aku yakin rencana kudeta itu tak mungkin dilakukan oposisi,” tulis Haris Rusly Moti.

“Aku justru dapat informasi, ada faksi-faksi di dalam tubuh kekuasaan yang berencana tendang Joko Widodo dari jabatan Presiden,” sambungnya.

Skenario pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jokowi saat ini paling mungkin mengikuti skenario ketika Megawati Soekarnoputri menggeser Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada tahun 2001.

Sebelumnya, Boni Hargens mengatakan sudah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin mengkudeta Jokowi. Mereka menggunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat.

Isu tersebut antara lain soal komunisme dan rasisme Papua dengan memanfaatkan kematian pria kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

“Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable (tidak terhindarkan) dari pandemi Covid-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara,” kata Boni.

Dia menegaskan, isu yang mereka gunakan itu adalah instrumen dalam melancarkan serangan politik untuk melemahkan legitimasi pemerintah.

Juga ditambahkannya, kelompok ini tidak semata-nata “barisan sakit hati”. Apa yang sedang mereka rancang, sambungnya, bukan dalam konteks dendam politik, melainkan sebagai upaya untuk mengacaukan negara sekaligus memburu rente.

Lebih jauh Boni mengatakan, para perancang kudeta ini adalah gabungan dari kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi, dan ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang ingin mendirikan negara syariah. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya