Keputusan pemerintah pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 terus menjadi polemik.
Banyak pihak meminta agar kepetusan tersebut dikaji ulang. Di Jawa Timur, Forum Muda Demokrasi (FOMDEM) Jatim juga ikut angkat bicara.
Direktur FOMDEM Jatim, Rusman Hadi meminta agar keputusan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) untuk dipertimbangkan kembali.
"Hingga saat ini pandemik Covid-19 ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, justru di beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya di Jatim, angka positif ini masih terus meningkat, sehingga bila tahapan Pilkada ini dimulai kembali, khawatir justru penyebaran Covid-19 semakin meluas," tukas Rusman Hadi, Rabu (03/06).
Sebab, kata pria yang akrab disapa Rusman ini, tahapan Pilkada serentak sangat memungkinkan adanya interaksi antar penyelengara. Selain itu, interaksi antara penyelenggara dengan masyarakat, seperti verifikasi dukungan calon perseorangan
"Nah interaksi dalam tahapan Pilkada itu tidak mungkin semua virtual, semua online, ada yang harus tatap muka juga pastinya, kalaupun mengkuti protokol kesehatan belum tentu itu aman dari penyebaran Covid-19. Jangan sampai nanti di Jatim misalnya muncul klaster baru, klaster penyelenggara pemilu, semoga ini tidak terjadi," harap Rusman.
Meski sebentar lagi Pemerintah akan menerapkan new normal, mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim ini menyebutkan bahwa kebijakan itu belum menjadi jaminan angka penyebaran Covid 19 akan menurun.
"Saat ini kita bisa liat di Jatim beberapa daerah yang memberlakukan PSBB saja masih mengalami peningkatan, apalagi nanti tambah memberlakukan new normal. Kalau masyarakatnya tidak benar-benar patuh dengan protokol kesehatan, bisa berbahaya pada penyebaran Covid-19," tandasnya.
Atas dasar itulah, tambah Rusman, pihaknya berharap Pemerintah melakukan kajian ulang dan lebih serius soal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
"Sebab bagi kami, nyawa rakyat Indonesia lebih penting dari sekedar pelaksana Pilkada serentak," pungkas aktivis asal Sumenep Madura ini.
