Komisioner KPU Hasyim Asyari/Net
Draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada di tengah bencana alam maupun non alam siap diuji publik dalam waktu dekat.
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya telah merampungkan draf tersebut. Karena beberapa waktu lalu sudah dilakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama pihak-pihak terkait.
"Itu (Draf PKPU penyelenggaran Pilkada pada saat bencana) telah didiskusikan. Dan beberapa hari lagi akan kita buat uji publik untuk mendapat tanggapan," ujar Hasyim Asyari dalam diskusi daring bertajuk “Dampak Pandemik Covid-19, Ancaman Pilkada 2020†pada Rabu (3/6).
Disusunnya PKPU tersebut, diakui Hasyim Asyari, dilatarbelakangi pandemik Covid-19. Tapi di sisi yang lain, KPU bermaksud menjadikan aturan itu sebagai upaya menjaga kualitas dan integritas penyelenggaran Pilkada.
"Pada dasarnya, ketika kita menyelenggarakan Pilkada itu ada standarnya ya, untuk disebut Pilkada itu berkualitas. Pemilu atau pilkada itu diselenggarakan dengan demokratis dan integritas. Azas-azasnya ada Luber dan Jurdil," ucap mantan Anggota KPUD Jawa Tengah ini.
Untuk mencapai hal tersebut, KPU berpandangan bahwa PKPU penyelenggaran pilkada penting dipersiapakan. Di mana nantinya akan diatur sejumkah poin mengenai tata cara penyelenggaran Pilkada berkualitas dengan menerapkan protokol kesehatan.
Beberapa yang akan diatur di antaranya, menjaga hak pilih masyarakat. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang digunakan KPU. Yakni pertama prinsip komprehensif, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia berhak memilih tanpa memandang SARA.
Kedua, prinsip akurasi data. Di mana, data daftar pemilih harus benar, valid, dan akurat. Baik mulai dari nama pemilih, alamat, usia, status perkawinan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya.
Kemudian ketiga adalah prinsip pemutakhiran data pemilih. Mutakhir itu berarti menyesuaikan data pemilih dengan syarat-syaratnya.
Hasyim menyebutkan, pemutakhiran data pemilih ini menjadi satu kendala tersendiri bagi KPU. Karena perubahan jadwal tahapan Pilkada berakibat pada pemutakhiran ulang data warga negara yang berdomisili di daerah penyelenggaraan. Khususnya terkait pemilih usia 17 tahun pada hari H pencoblosan.
"Nah, kalau semula (hari H pencoblosan) tanggal 23 September, maka 17 tahunnya pada 23 september. Maka kalau kemudian kita geser menjadi 9 Desember maka ketentuan tentang 17 tahunnya kan supaya mengakomodir pemilih dengan rpinsip mutakhir maka mau tidak mau harus ada perubahan kategori tentang 17 tahun," kata Hasyim Asyari.
Selain itu, kendala lain yang dihadapi KPU ialah mengenai hak berkampanye bagi peserta Pilkada. Hasyim Asyari mengungkapkan, Covid-19 mengharuskan KPU membuat protokol kampanye berbasis pencegahan.
"Kampanye yang modelnya rapat umum juga diadakan yang kemudian memungkinkan bertemu antara calon atau tim kampanye dengan para pemilih. Itu adalah pertemuan terbatas dan tatap muka," sebutnya.
Adapun terkait teknis pendaftaran calon yang diusung partai politik juga akan diatur di dalam PKPU tersebut nantinya. Termasuk pelaksanaan pemungutan suara dengan basis protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Kalau situasi pandemik covid ini standar itu mau enggak mau harus dipertahankan. Karena kalau geser sedikit atau berkurang sedikit menjadikan standar pilkada ini kualitasnya menurun," tutur Hasyim Asyari.
"Penyelenggaraan dengan protokol Covid-19 seperti inilah yang mau tidak mau harus disusun oleh KPU, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan KPU tentang penyelenggaran pilkada pada sitauasi bencana," pungkasnya.
