Berita

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas/RMOL

Politik

Cegah Laju Ekonomi Minus, Jokowi Minta PMN BUMN Segera Dieksekusi

RABU, 03 JUNI 2020 | 10:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laju pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal I 2020 terkoreksi hingga ke angka 2,97 persen tengah diantisipasi dampak lanjutannya oleh pemerintah.

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) bertajuk “Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020” pagi ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya mengantisipasi hal tersebut.

"Tantangan kita terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat dengan kecepatan," ujar Jokowi di Istana Bogor, Rabu (3/6).


Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kecepatan dan ketepatan operasionalisasi program pemulihan ekonomi sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi negara di kuartal selanjutnya.

"Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen. Dan kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan kita pelan-pelan mulai bisa rebound," harap mantan Walikota Solo ini.

Oleh karena itu, Jokowi meminta semua skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang pemerintah bisa segera digulirkan oleh jajaran kementerian terkait.

"Seperti subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank bank yang terdampak restrukturisasi, kemudian penjaminan kredit modal kerja, kemudian PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja," ucap Jokowi.

"Saya harapkan, saya minta dan saya ingin pastikan ini harus segera operasional di lapangan. Segera dilaksanakan di lapangan," dia menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya