Berita

Personel angkatan laut Kamboja di atas kapal yang berlabuh di dermaga di pangkalan angkatan laut Ream di provinsi Preah Sihanouk/Net

Dunia

Kamboja Bantah Beri Hak Ekslusif Pada China Di Pangkalan Lautnya

RABU, 03 JUNI 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Repot menghadapi kabar serta tuduhan Washington bahwa Kamboja memberikan hak istimewa kepada China untuk menggunakan pangkalan lautnya, Perdana Menteri Hun Sen pun segera bereaksi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa pangkalan Angkatan Laut Ream terbuka untuk siapa saja, termasuk Amerika.

"Jika kapal perang satu negara diizinkan berlabuh di pangkalan angkatan laut kami, kapal perang negara-negara lain juga akan bisa berlabuh. Kami tidak akan menutupnya kepada siapa pun," kata Hun Sen, seperti dikutip dari AP, Selasa (2/6).

Hun Sen juga menyangkal laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa telah ada draf awal perjanjian yang memungkinkan China menggunakan pangkalan Angkatan Laut Ream selama 30 tahun, dimana China diperbolehkan mengirim personel militer, menyimpang senjata, dan melabuhkan  kapal perang Tiongkok.


"Manfaat apa yang didapat Beijing bila memiliki pangkalan di Kamboja sini,  sementara dia memiliki pangkalan di Laut China Selatan dan China timur?" cetus Hun Sen.

Pangkalan-pangkalan China didirikan di perairan yang juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Para Analis militer mengungkapkan bila benar China mendapat hak istimewa di pangkalan Kamboja, itu berarti  akan memperluas profil militer strategis Beijing secara signifikan.

Kecurigaan Washington dinilai bermula dari adanya latihan militer bersama antara Kamboja dengan China pada bulan Maret di tengah krisis virus corona. Ketika itu Kamboja menjadi tuan rumah.

China adalah investor terbesar Kamboja dan mitra politik terdekat. Bisa jadi dukungan Tiongkok memungkinkan Kamboja mengabaikan kekhawatiran Barat tentang catatan buruk dalam hak asasi manusia dan politik.

Menepis hal itu lagi-lagi Hun Sen sampaikan Kamboja terbuka untuk mengadakan latihan militer bersama dengan semua negara asing, tetapi itu harus dilakukan setelah ancaman virus corona berlalu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya