Berita

Personel angkatan laut Kamboja di atas kapal yang berlabuh di dermaga di pangkalan angkatan laut Ream di provinsi Preah Sihanouk/Net

Dunia

Kamboja Bantah Beri Hak Ekslusif Pada China Di Pangkalan Lautnya

RABU, 03 JUNI 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Repot menghadapi kabar serta tuduhan Washington bahwa Kamboja memberikan hak istimewa kepada China untuk menggunakan pangkalan lautnya, Perdana Menteri Hun Sen pun segera bereaksi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa pangkalan Angkatan Laut Ream terbuka untuk siapa saja, termasuk Amerika.

"Jika kapal perang satu negara diizinkan berlabuh di pangkalan angkatan laut kami, kapal perang negara-negara lain juga akan bisa berlabuh. Kami tidak akan menutupnya kepada siapa pun," kata Hun Sen, seperti dikutip dari AP, Selasa (2/6).

Hun Sen juga menyangkal laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa telah ada draf awal perjanjian yang memungkinkan China menggunakan pangkalan Angkatan Laut Ream selama 30 tahun, dimana China diperbolehkan mengirim personel militer, menyimpang senjata, dan melabuhkan  kapal perang Tiongkok.

"Manfaat apa yang didapat Beijing bila memiliki pangkalan di Kamboja sini,  sementara dia memiliki pangkalan di Laut China Selatan dan China timur?" cetus Hun Sen.

Pangkalan-pangkalan China didirikan di perairan yang juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Para Analis militer mengungkapkan bila benar China mendapat hak istimewa di pangkalan Kamboja, itu berarti  akan memperluas profil militer strategis Beijing secara signifikan.

Kecurigaan Washington dinilai bermula dari adanya latihan militer bersama antara Kamboja dengan China pada bulan Maret di tengah krisis virus corona. Ketika itu Kamboja menjadi tuan rumah.

China adalah investor terbesar Kamboja dan mitra politik terdekat. Bisa jadi dukungan Tiongkok memungkinkan Kamboja mengabaikan kekhawatiran Barat tentang catatan buruk dalam hak asasi manusia dan politik.

Menepis hal itu lagi-lagi Hun Sen sampaikan Kamboja terbuka untuk mengadakan latihan militer bersama dengan semua negara asing, tetapi itu harus dilakukan setelah ancaman virus corona berlalu.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya