Berita

Personel angkatan laut Kamboja di atas kapal yang berlabuh di dermaga di pangkalan angkatan laut Ream di provinsi Preah Sihanouk/Net

Dunia

Kamboja Bantah Beri Hak Ekslusif Pada China Di Pangkalan Lautnya

RABU, 03 JUNI 2020 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Repot menghadapi kabar serta tuduhan Washington bahwa Kamboja memberikan hak istimewa kepada China untuk menggunakan pangkalan lautnya, Perdana Menteri Hun Sen pun segera bereaksi. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa pangkalan Angkatan Laut Ream terbuka untuk siapa saja, termasuk Amerika.

"Jika kapal perang satu negara diizinkan berlabuh di pangkalan angkatan laut kami, kapal perang negara-negara lain juga akan bisa berlabuh. Kami tidak akan menutupnya kepada siapa pun," kata Hun Sen, seperti dikutip dari AP, Selasa (2/6).

Hun Sen juga menyangkal laporan The Wall Street Journal yang menyebut bahwa telah ada draf awal perjanjian yang memungkinkan China menggunakan pangkalan Angkatan Laut Ream selama 30 tahun, dimana China diperbolehkan mengirim personel militer, menyimpang senjata, dan melabuhkan  kapal perang Tiongkok.


"Manfaat apa yang didapat Beijing bila memiliki pangkalan di Kamboja sini,  sementara dia memiliki pangkalan di Laut China Selatan dan China timur?" cetus Hun Sen.

Pangkalan-pangkalan China didirikan di perairan yang juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Para Analis militer mengungkapkan bila benar China mendapat hak istimewa di pangkalan Kamboja, itu berarti  akan memperluas profil militer strategis Beijing secara signifikan.

Kecurigaan Washington dinilai bermula dari adanya latihan militer bersama antara Kamboja dengan China pada bulan Maret di tengah krisis virus corona. Ketika itu Kamboja menjadi tuan rumah.

China adalah investor terbesar Kamboja dan mitra politik terdekat. Bisa jadi dukungan Tiongkok memungkinkan Kamboja mengabaikan kekhawatiran Barat tentang catatan buruk dalam hak asasi manusia dan politik.

Menepis hal itu lagi-lagi Hun Sen sampaikan Kamboja terbuka untuk mengadakan latihan militer bersama dengan semua negara asing, tetapi itu harus dilakukan setelah ancaman virus corona berlalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya