Berita

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

Anggaran Covid-19 Rp 405 T Belum Sentuh Pendidikan, Jokowi Harus Revisi!

SELASA, 02 JUNI 2020 | 23:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penggunaan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 yang mencapai Rp 405 triliun kini dipersoalkan.

Seperti yang diungkapkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Besaran anggaran tersebut hingga kini tak ada alokasi untuk dunia pendidikan.

"Kami sangat menyayangkan alokasi untuk pendidikan tidak ada. Banyak teman-teman mahasiswa yang tidak sanggup lagi membayar kuliah karena orang tuanya terdampak Covid," kata Ketua Umum KNPI, Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).


Di sisi lain, kesulitan para mahasiswa tak dibarengi dengan kebijakan universitas maupun sekolah. Mahasiswa tetap dipungut bayaran.

"Pihak kampus kadang tidak peduli, mahasiswa tetap harus membayar uang semester maupun uang sekolah. Harusnya pemerintah peduli terhadap dunia pendidikan," tegas mantan aktivis HMI ini.

Oleh karenanya, ia mendesak Presiden Joko Widodo beserta para menterinya merevisi anggaran Covid-19. Dalam alokasinya nanti, harus ada anggaran untuk dunia pendidikan.

"Pepatah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, nah bagaimana Indonesia mau maju, jika pemerintah abai akan dunia pendidikan," kritik Haris.

Berdasarkan pemaparan pemerintah, alokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun dalam penanganan virus corona diberikan untuk belanja bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya