Berita

Pakar komunikasi, Ade Armando/Net

Politik

Ade Armando Benarkan Unggah Status Facebook Yang Singgung Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah Gulirkan Isu Pemakzulan

SENIN, 01 JUNI 2020 | 18:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Unggahan di akun Facebook Ade Armando menghebohkan publik. Pengunggah menyebut salah satu ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah menggulirkan isu pemakzulan presiden dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

"Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote speaker-nya Din Syamsuddin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat," tulis akun Facebook Ade Armando, Senin (1/6).

Saat dikonfirmasi, pakar komunikasi Ade Armando membenarkan unggaha tersebut adalah tulisannya.


"Iya, itu yang saya bilang dari Muhammadiyah bergulir, iya betul itu postingan saya, itu akun saya," ucap Ade Armando kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Ade mengklaim tak ada yang salah dalam unggahannya. Ia juga mengaku tidak menuduh bahwa penyelenggara webinar dengan judul 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusional Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19' itu benar-benar ingin melakukan pemakzulan.

"Saya menganggap webinar itu kan benar ada, dan isunya memang tentang pemakzulan presiden kan. Jadi kalimat saya, bergulir isu pemakzulan presiden enggak ada yang salah, karena betul ada isu itu dibicarakan. Saya tidak menuduh bahwa si penyelenggara itu ingin memakzulkan, tapi isu itu digulirkan kan," jelas Ade.

Ia juga menyinggung penyebutan ormas Muhammadiyah dalam webinar tersebut. Usai ia mengunggah tulisannya, beberapa pihak menginformasikan bahwa diskusi tersebut tak serta merta mengaitkan dengan nama Muhammadiyah.

"Benarkah itu Muhammadiyah? Ya kan namanya Mahutama, kalau dibaca siapa penyelenggaranya, ya Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah. Nah ada beberapa pihak yang mengontak saya dan mengatakan bahwa itu bukan Muhammadiyah. Lah kenapa bisa pakai nama Muhammadiyah kalau begitu?" terang Ade.

Oleh karenanya, bila pihak Muhammadiyah keberatan dengan unggahannya, kata Ade, maka Muhammadiyah harus memberikan klarifikasi kepada publik.

"Kalau organisasi Muhammadiyah tidak ingin dikait-kaitkan dengan seminar webinar ini, ya bikin dong pernyataan bahwa Mahutama itu bukan organisasi Muhammadiyah, walaupun itu agak membingungkan. Jadi hubungan organisasi ini dengan Muhammadiyah itu apa? Ya itu perlu diperjelas," tuturnya.

"Kalau itu diperjelas saya sih bersedia menyatakan 'oh, kalau begitu bukan Muhammadiyah ini, tapi organisasi lain'. Tapi selama tidak ada klarifikasi itu, saya menganggap itu tetap Muhammadiyah," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya