Berita

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz/RMOL

Politik

Pilkada Serentak 2020 Butuh Dana Tambahan Rp 535 Miliar

SENIN, 01 JUNI 2020 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bakal menambah anggaran hingga Rp 535 miliar.

Konisioner KPU, Viryan Aziz menerangkan, tambahan anggaran sebesar itu merupakan imbas dari pandemik virus corona baru atau Covid-19.

"Anggaran tambahan yang dibutuhkan lebih dari 535 miliar dengan kalkulasi yang detail dan berbasis data TPS terkini dari 270 daerah," sebut Viryan dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).


Tanbahan anggaran sebesar itu, laniut Viryan, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Karena setelah diidentifikasi, Pilkada Serentak yang digelar saat masa pandemik Covid-19 ini mengharuskan penyelenggara memerhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan.

"Setelah identifikasi dan pilihan penyusunan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan, konsekuensi berikut adalah penambahan anggaran," tuturnya.

Mantan Anggota KPU Kalimantan Barat ini berujar, penambahan aggaran tersebut nantinya bakal dipakai untuk pengadaan perangkat kerja tambahan, mulai dari masker untuk petugas hingga berbagai alat lainnya yang menjadi kebutuhan penyelenggaran yang aman Covid-19.

"Pilihan mengurangi jumlah pemilih per TPS agar konsentrasi massa tidak banyak dan lama di TPS menjadi pertimbangan. Pengadaan alat pengukur suhu tubuh, pembersih tangan, sarana cuci tangan menjadi kebutuhan. Menyemprot areal TPS dengan disinfektan guna menjamin steril dari Covid-19 diperlukan," beber Viryan Aziz.

"Pilihan alat coblos sekali pakai mengemuka dalam pembahasan internal. Tata cara pemberian tinta ada tiga alternative, disemprot, tetes atau dioles menggunakan korek kuping," tambahnya.

Oleh karena itu, KPU juga tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menciptakan Pilkada yang aman dari Covid-19 ini.

"Sekitar 101-105 juta pemilih tersebar di 309 kabupaten/kota pada 32 Provinsi akan datang ke TPS. Formulasi TPS yang bebas Covid-19 terus ditelaah sejak akhir Maret 2020," demikian Viryan Aziz.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya