Berita

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz/RMOL

Politik

Pilkada Serentak 2020 Butuh Dana Tambahan Rp 535 Miliar

SENIN, 01 JUNI 2020 | 13:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bakal menambah anggaran hingga Rp 535 miliar.

Konisioner KPU, Viryan Aziz menerangkan, tambahan anggaran sebesar itu merupakan imbas dari pandemik virus corona baru atau Covid-19.

"Anggaran tambahan yang dibutuhkan lebih dari 535 miliar dengan kalkulasi yang detail dan berbasis data TPS terkini dari 270 daerah," sebut Viryan dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).


Tanbahan anggaran sebesar itu, laniut Viryan, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Karena setelah diidentifikasi, Pilkada Serentak yang digelar saat masa pandemik Covid-19 ini mengharuskan penyelenggara memerhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan.

"Setelah identifikasi dan pilihan penyusunan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan, konsekuensi berikut adalah penambahan anggaran," tuturnya.

Mantan Anggota KPU Kalimantan Barat ini berujar, penambahan aggaran tersebut nantinya bakal dipakai untuk pengadaan perangkat kerja tambahan, mulai dari masker untuk petugas hingga berbagai alat lainnya yang menjadi kebutuhan penyelenggaran yang aman Covid-19.

"Pilihan mengurangi jumlah pemilih per TPS agar konsentrasi massa tidak banyak dan lama di TPS menjadi pertimbangan. Pengadaan alat pengukur suhu tubuh, pembersih tangan, sarana cuci tangan menjadi kebutuhan. Menyemprot areal TPS dengan disinfektan guna menjamin steril dari Covid-19 diperlukan," beber Viryan Aziz.

"Pilihan alat coblos sekali pakai mengemuka dalam pembahasan internal. Tata cara pemberian tinta ada tiga alternative, disemprot, tetes atau dioles menggunakan korek kuping," tambahnya.

Oleh karena itu, KPU juga tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menciptakan Pilkada yang aman dari Covid-19 ini.

"Sekitar 101-105 juta pemilih tersebar di 309 kabupaten/kota pada 32 Provinsi akan datang ke TPS. Formulasi TPS yang bebas Covid-19 terus ditelaah sejak akhir Maret 2020," demikian Viryan Aziz.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya