Anggota DPRD Sumut saat kunjungi Pansus Covid-19/RMOLSumut
Wacana penerapan normal baru (new normal) atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemik virus corona baru (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara menuai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Salah satu yang kontra terhadap wacana tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Salman Alfarisi. Sikap kontra itu ia sampaikan saat kunjungan kerja bersama Pansus Covid-19 DPRD Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar.
Menurut Salman, penerapan new normal tersebut cocoknya di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dengan baik, bukan di daerah yang kasusnya terus naik.
“Kalau kita lihat data terbaru yang disajikan oleh GTPP Sumatera Utara menunjukkan penambahan kasus Covid-19 masih terus berlangsung. Jadi dikhawatirkan jika diberlakukan new normal, maka akan terjadi lonjakan kasus lagi, bahkan bukan tidak mungkin terjadi second wave kasus Covid-19 di Sumut ini,†kata Salman seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOLSumut, Senin (1/6).
Salman menilai, biaya yang dibutuhkan jika dilakukan new normal seperti yang diwacanakan oleh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan jauh lebih besar.
Alasan membengkaknya biaya itu, karena pemerintah harus menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan yang menjadi syarat utama pemberlakuan new normal tersebut.
"Salah satu contohnya adalah dari dunia pendidikan, konsekuensi yang harus diambil oleh pemerintah jika ingin membuka sekolah kembali adalah pemerintah harus menyiapkan ruang kelas baru minimal dua kali lipat yang ada sekarang. Kenapa? Karena siswa yang masuk sekolah harus menjaga
physical distancing dengan siswa lain di kelasnya,†papar Salman.
"Masalahnya ruang kelas di sini hampir rata dipersiapkan untuk 40-50 orang dalam satu kelas," pungkasnya.
