Berita

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto/RMOL

Politik

New Normal Bikin Masyarakat Salah Tangkap, Pemuda Muhammadiyah Minta Pemerintah Suarakan Pendisiplinan Masyarakat

SABTU, 30 MEI 2020 | 09:44 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo menyuarakan fase kenormalan baru (the new normal) dalam menghadapi pandemik virus corona baru (Covid-19).

Bahkan keinginan untuk masuk pada new normal Covid-19 ditunjukkan Jokowi pada beberapa hari lalu yang sempat meninjau Mall di Bekasi, Jawa Barat dan Stasiun MRT, di Jakarta Pusat.

Selain wacana diaktifkannya lagi lembaga pendidikan, Kemenkes bahkan sudah menerbitkan kebijakan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri.


Sikap pemerintah yang menyuarakan new normal Covid-19 disayangkan beberapa kalangan, salah satunya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sunanto.

Saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Cak Nanto -sapaan akrabnya- melihat persiapan menuju new normal menghadapi Covid-19 ini tidak tepat dihembuskan pemerintah. Apalagi, perkembangan virus sampai saat ini belum menandakan adanya penurunan.

"New normal jangan dihembuskan oleh pemerintah karena tidak linier dengan kebijakan sebelumnya seperti PSBB (pembatasan sosial bersakala besar)," demikian kata Cak Nanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/5).

Menurut Cak Nanto, meski esensi dari new normal adalah pendisiplinan masyarakat, pemerintah lebih baik fokus menyukseskan penerapan PSBB.

Jika pemerintah fokus memastikan keberhasilan PSBB maka langkah "berdamai" dengan corona dengan sebutan new normal itu akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Langkah new normal itu pendisplinan masyarakat, kebijakan dilakukan sebagai dampak pemberlakukan kebijakan sebelumnya. New normal standarnya pada norma, informasi para ahli, pihak yang punya otoritas, sedangkan apa yang dikerjakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 belum menunjukkan new normal," demikian catatan alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini.

Lebih lanjut pria asal Sumenep Madura ini mengamati, persepsi masyarakat yang menangkap wacana new normal sebagai kebijakan pelonggaran PSBB. Akibatnya, masyarakat justru merasa pemerintah telah memberikan pelonggaran aktivitas.

Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung melompat dan tidak menyasar inti permasalahan. Kritik Cak Nanto, kebijakan PSBB belum efektif malah muncul suara kebijakan baru seperti new normal.

"Muhammaidyah butuh kebijakan pendisiplinan yang ketat yang dilakukan pemerintah, bukan membuat kegiatan gerakan yang melonggarkan mendisiplinan masyarakat, new normal itu persepsi masyarakat pelonggaran aktivitas. Padahal data kasusnya terjangkit (Covid-19) masih tinggi, sehingga dianggap tidak memiliki strategi kebijakan. Contohnya new normal harusnya yang massif disuarakan adalah pengetatan dan pendisiplinan masyarakat," pungkasnya.

Dengan kebijakan yang selama ini dilakukan, Cak Nanto menilai yang muncul ke publik adalah kecenderungan pemerintah mengedepankan kepentingan ekonomi.

"Menghadapi Covid-19, yang menonjol seharusnya pendekatan kesehatan dan memerangi Corona," demikian pendapat Cak Nanto.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya