Berita

Aktivis pro demokrasi Hong Kong/Net

Dunia

ProDEM Dukung Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Lawan Ketidakadilan China

JUMAT, 29 MEI 2020 | 10:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Situasi yang terjadi di Hong Kong saat ini tak berbeda dengan di Indonesia. Di mana pemerintah berusaha untuk menekan kebebasan berpendapat.

Parlemen China sudah meloloskan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang bertujuan untuk membasmi terorisme, tindakan subversif, separatisme, hingga campur tangan asing. UU tersebut diberlakukan China yang menganggap Hong Kong sebagai bagian dari "satu negara, dua sistem".

Di Indonesia, UU yang sama sudah diberlakukan. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, bahkan mengatakan parlemen Indonesia sudah mengebiri fungsi dan kewenangan sendiri dalam mengontrol pemerintah. Salah satunya dengan menyetujui Perppu 1/2020 menjadi UU.


Pemerintah Indonesia, ujar Iwan Sumule, sudah berlaku semena-mena dengan penerbitan Perppu 1/2020 ini. Sebab ada indikasi melanggar konstitusi UUD 1945 karena memberi hak imunitas atau kekebalan hukum pada pejabat tertentu.

"Apa yang terjadi di Hongkong tak lebih sama dengan di Indonesia, kebebasan berpendapat dibungkam dan berujung penjara. Demokrasi telah mati, kritik menjadi tabu di negara yang demokrasi, dituduh subversif," paparnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/5).

Dengan begitu, Iwan Sumule mengatakan, ProDEM sangat mengapresiasi dan mendukung perjuangan para aktivis pro demokrasi Hong Kong yang terus berjuang tanpa lelah melawan ketidakadilan.

Di Hong Kong, para aktivis pro demokrasi tengah melakukan aksi untuk menolak UU keamanan nasional dari China. Itu adalah aksi pertama sejak gelombang demonstrasi pada tahun lalu uyang dipicu oleh RUU Ekstradisi.

Iwan Sumule mengatakan, demokrasi memang sejatinya harus diperjuangkan dan diwujudkan. Karena pada dasarnya keadilan dan kesejahteraan tidak mungkin bisa terwujud dengan sistem pemerintahan otoriter.

"Demikian juga ProDEM akan terus berjuang melawan ketidakadilan, tak akan lelah, tanpa henti memperjuangkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan demokratisasi di negeri Ibu Pertiwi ini," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya