Berita

Aktivis pro demokrasi Hong Kong/Net

Dunia

ProDEM Dukung Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Lawan Ketidakadilan China

JUMAT, 29 MEI 2020 | 10:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Situasi yang terjadi di Hong Kong saat ini tak berbeda dengan di Indonesia. Di mana pemerintah berusaha untuk menekan kebebasan berpendapat.

Parlemen China sudah meloloskan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang bertujuan untuk membasmi terorisme, tindakan subversif, separatisme, hingga campur tangan asing. UU tersebut diberlakukan China yang menganggap Hong Kong sebagai bagian dari "satu negara, dua sistem".

Di Indonesia, UU yang sama sudah diberlakukan. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, bahkan mengatakan parlemen Indonesia sudah mengebiri fungsi dan kewenangan sendiri dalam mengontrol pemerintah. Salah satunya dengan menyetujui Perppu 1/2020 menjadi UU.


Pemerintah Indonesia, ujar Iwan Sumule, sudah berlaku semena-mena dengan penerbitan Perppu 1/2020 ini. Sebab ada indikasi melanggar konstitusi UUD 1945 karena memberi hak imunitas atau kekebalan hukum pada pejabat tertentu.

"Apa yang terjadi di Hongkong tak lebih sama dengan di Indonesia, kebebasan berpendapat dibungkam dan berujung penjara. Demokrasi telah mati, kritik menjadi tabu di negara yang demokrasi, dituduh subversif," paparnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/5).

Dengan begitu, Iwan Sumule mengatakan, ProDEM sangat mengapresiasi dan mendukung perjuangan para aktivis pro demokrasi Hong Kong yang terus berjuang tanpa lelah melawan ketidakadilan.

Di Hong Kong, para aktivis pro demokrasi tengah melakukan aksi untuk menolak UU keamanan nasional dari China. Itu adalah aksi pertama sejak gelombang demonstrasi pada tahun lalu uyang dipicu oleh RUU Ekstradisi.

Iwan Sumule mengatakan, demokrasi memang sejatinya harus diperjuangkan dan diwujudkan. Karena pada dasarnya keadilan dan kesejahteraan tidak mungkin bisa terwujud dengan sistem pemerintahan otoriter.

"Demikian juga ProDEM akan terus berjuang melawan ketidakadilan, tak akan lelah, tanpa henti memperjuangkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan demokratisasi di negeri Ibu Pertiwi ini," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya