Berita

Aktivis pro demokrasi Hong Kong/Net

Dunia

ProDEM Dukung Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Lawan Ketidakadilan China

JUMAT, 29 MEI 2020 | 10:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Situasi yang terjadi di Hong Kong saat ini tak berbeda dengan di Indonesia. Di mana pemerintah berusaha untuk menekan kebebasan berpendapat.

Parlemen China sudah meloloskan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong yang bertujuan untuk membasmi terorisme, tindakan subversif, separatisme, hingga campur tangan asing. UU tersebut diberlakukan China yang menganggap Hong Kong sebagai bagian dari "satu negara, dua sistem".

Di Indonesia, UU yang sama sudah diberlakukan. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, bahkan mengatakan parlemen Indonesia sudah mengebiri fungsi dan kewenangan sendiri dalam mengontrol pemerintah. Salah satunya dengan menyetujui Perppu 1/2020 menjadi UU.


Pemerintah Indonesia, ujar Iwan Sumule, sudah berlaku semena-mena dengan penerbitan Perppu 1/2020 ini. Sebab ada indikasi melanggar konstitusi UUD 1945 karena memberi hak imunitas atau kekebalan hukum pada pejabat tertentu.

"Apa yang terjadi di Hongkong tak lebih sama dengan di Indonesia, kebebasan berpendapat dibungkam dan berujung penjara. Demokrasi telah mati, kritik menjadi tabu di negara yang demokrasi, dituduh subversif," paparnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (29/5).

Dengan begitu, Iwan Sumule mengatakan, ProDEM sangat mengapresiasi dan mendukung perjuangan para aktivis pro demokrasi Hong Kong yang terus berjuang tanpa lelah melawan ketidakadilan.

Di Hong Kong, para aktivis pro demokrasi tengah melakukan aksi untuk menolak UU keamanan nasional dari China. Itu adalah aksi pertama sejak gelombang demonstrasi pada tahun lalu uyang dipicu oleh RUU Ekstradisi.

Iwan Sumule mengatakan, demokrasi memang sejatinya harus diperjuangkan dan diwujudkan. Karena pada dasarnya keadilan dan kesejahteraan tidak mungkin bisa terwujud dengan sistem pemerintahan otoriter.

"Demikian juga ProDEM akan terus berjuang melawan ketidakadilan, tak akan lelah, tanpa henti memperjuangkan terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan demokratisasi di negeri Ibu Pertiwi ini," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya