Berita

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dalam siaran televisi/Net

Dunia

AS Dakwa Puluhan Warga Korut Atas Operasi Pencucian Uang Miliaran Dolar

JUMAT, 29 MEI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa 28 warga Korea Utara dan lima warga China atas operasi jaringan money laundering atau pencucian uang.

Menurut dakwaan yang diajukan di pengadilan distrik federal Washington pada Kamis (28/5), jaringan tersebut telah mencuci lebih dari 2,5 miliar dolar AS melalui lebih dari 250 perusahaan di Thailand, Libya, Austria, Rusia, China, dan Kuwait.

Pencucian uang dilakukan untuk menghindari sanksi nuklir. Uang tersebut pun digunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan Korea Utara.


Dari 33 tersangka, mayoritas memiliki keterkaitan dengan jaringan terselubung cabang-cabang Foreign Trade Bank of DPRK (Joson Trade Bank) yang masuk dalam daftar hitam. Dua tersangka, Ko Chol Man dan Kim Song Ui, bahkan pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden bank tersebut.

Dimuat CNA, para tersangka diduga menggunakan perusahaan-perusahaan untuk membersihkan transaksi dolar AS melalui jaringan keuangan yang transit ke sana.

Operasi tersebut juga dicurigai telah dilakukan sejak 2013 hingga saat ini. Di mana para tersangka menyembunyikan keterlibatannya dari Foreign Trade Bank (FTB) untuk mengelabui bank.

Selama waktu itu, AS menyita uang sejumlah 63 juta dolar AS.

Di dalam dakwaan tidak disebutkan bagaimana Korea Utara bisa menghasilkan uang-uang tersebut. Namun, seorang pejabat AS mengatakan, uang tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah hingga pasokan program senjata nuklir Korea Utara.

"Melalui dakwaan ini, Amerika Serikat telah menandakan komitmennya untuk menghambat kemampuan Korea Utara untuk secara ilegal mengakses sistem keuangan AS, dan untuk membatasi kemampuannya menggunakan hasil dari tindakan terlarang ini untuk meningkatkan senjata ilegal penghancuran massal," ujar pengacara AS yang bertindak untuk Washington, Michael Sherwin dalam sebuah pernyataan.

Hingga saat ini, Korea Utara terhimpit dengan berbagai sanksi yang diberikan oleh PBB dan AS terhadap ekonominya.

Dalam hal jumlah, dakwaan kali ini tampaknya merupakan kasus sanksi terbesar yang diajukan terhadap Pyongyang oleh Amerika Serikat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya