Berita

Ilustrasi bantuan sosial/Net

Politik

Saran Agar Distribusi Bansos Berjalan Lancar Dan Tepat

JUMAT, 29 MEI 2020 | 06:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat terdampak virus corona baru (Covid-19) kerap kali bermasalah.

Hal tersebut terjadi karena data penerima bansos yang berantakan dan terjadi benturan kebijakan yang mengakibatkan rakyat bingung.

Begitu kata Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati saat mengisi diskusi politik secara daring dengan tema “Bansos Pandemik Covid-19, Bencana atau Berkah?’.


"Ke depan agar pendistribusian terlaksana dengan baik, kami memberikan rekomendasi bansos harus dikelola berdasarkan lima pilar yang disingkat TARIF, yaitu transparan, accountable, resposibilty, independency dan fairness," ujarnya melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, Kamis (28/5).

Handojo lalu menyarankan agar urusan bansos dapat dikelola oleh satu kementerian saja, agar tidak terjadi tumpang tindih dan menggunakan digitalisasi data. Selain itu, pemberian bansos, apapun jenisnya, juga dapat disalurkan melalui sistem perbankan.

"Artinya misal sembako seharga Rp 600 ribu, maka itu bisa disalurkan melalui bank," ungkapnya.

Terakhir pemerintah harus dapat menciptakan sinergi terhadap semua elemen baik dalam pemerintahan maupun dengan kepala daerah serta dengan pihak-pihak yang memberikan kritik kepada pemerintah.

"Upaya untuk bersatu hati dan menggalang kerjasama yang kokoh dalam menghadapi pandemik dan krisis di bidang perekonomian akan membawa bangsa ini menjadi bangsa pemenang," pungkasnya. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya