Politisi PSI yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid/Net
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam tindakan politisi PSI yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia Muannas Alaidid yang melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda Metro Jaya.
Muannas melaporkan Farid dengan dugaan 'menyebarkan berita bohong dan menyesatkan' melalui media sosial, yang itu tertuang dalam laporan nomor TBL/3.001/V/YAN 2.5./2020/SPKT PMJ tertanggal 27 Mei 2020.
Laporan ini setelah Farid Gaban, Pendiri Yayasan Zamrud Khatulistiwa mengkritik langkah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang bekerja sama dengan ecomerce Bibli.com.
'Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana nih Kang Teten Masduki? How long can you go?' tulis Farid Gaban dalam cuitannya di akun twitter, Kamis (21/5).
"Kami mengecam langkah politikus PSI Muannas Alaidid yang mempidanakan Farid Gaban karena cuitannya di media sosial," kata Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan, dalam keterangannya, Kamis (28/5).
AJI, kata Manan, menilai apa yang disampaikan Farid adalah bagian dari hak publik menyampaikan kritik kepada pemerintah dan salah satu wujud kebebasan berekspresi yang itu dijamin Konstitusi.
Pasal 28E UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
"Kami mendesak Muannas Alaidid mencabut pelaporan terhadap Farid Gaban," tegasnya.
Menurutnya yang disampaikan Farid masih dalam batas menyampaikan pendapat, kritik, atas kerjasama yang dilakukan oleh Menteri UKM Teten Masduki.
Menteri UKM juga menilai apa yang disampaikan Farid sebagai kritik, dan itu menimbulkan pertanyaan soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan ini sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya.
AJI juga mendesak polisi untuk tidak memproses lebih lanjut pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban ini.
Termasuk juga pada PSI, Manan berharap ada pemeriksaan di internal atas laporan kadernya yang bisa merusak tatanan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
"Kami juga mendesak PSI melakukan pemeriksaan secara internal terkait pelaporan oleh salah satu politikusnya ini," pungkasnya.
