Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Muhammadiyah: Wajar Publik Menilai Kehidupan Masyarakat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

KAMIS, 28 MEI 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang “new normal” telah menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Ini lantaran pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi pada sisi lain menyerukan pemberlakuan relaksasi.

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Kesimpangsiuran ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab sering kali menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.


“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Atas alasan itu, Haedar Nashir meminta agar rencana new normal yang akan diambil pemerintah dijelaskan secara gamblang ke publik. Penjelasan penting agar rakyat dan aparat tidak salah dalam memberi tafsir.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tegasnya.

Salah satu penafsiran yang menimbulkan ketegangan di publik adalah mengenai pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. Tidak dijelaskan dasar pembukaan tersebut, sementara di satu sisi masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tekannya.

Haedar Nashir mengingatkan pemerintah bahwa selama ini ormas keagamaan konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah. Situasi sulit itu tetap dijalankan demi komitmen mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Di satu sisi, Haedar Nashir menyoroti mengenai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa pandemik Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi,” ujarnya bertanya-tanya.

Sebagai simpulan, Haedar Nashir menilai wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” demikian Haedar Nashir.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya