Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Muhammadiyah: Wajar Publik Menilai Kehidupan Masyarakat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

KAMIS, 28 MEI 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang “new normal” telah menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Ini lantaran pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi pada sisi lain menyerukan pemberlakuan relaksasi.

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Kesimpangsiuran ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab sering kali menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.


“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Atas alasan itu, Haedar Nashir meminta agar rencana new normal yang akan diambil pemerintah dijelaskan secara gamblang ke publik. Penjelasan penting agar rakyat dan aparat tidak salah dalam memberi tafsir.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tegasnya.

Salah satu penafsiran yang menimbulkan ketegangan di publik adalah mengenai pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. Tidak dijelaskan dasar pembukaan tersebut, sementara di satu sisi masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tekannya.

Haedar Nashir mengingatkan pemerintah bahwa selama ini ormas keagamaan konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah. Situasi sulit itu tetap dijalankan demi komitmen mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Di satu sisi, Haedar Nashir menyoroti mengenai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa pandemik Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi,” ujarnya bertanya-tanya.

Sebagai simpulan, Haedar Nashir menilai wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” demikian Haedar Nashir.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya