Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Muhammadiyah: Wajar Publik Menilai Kehidupan Masyarakat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

KAMIS, 28 MEI 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang “new normal” telah menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Ini lantaran pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi pada sisi lain menyerukan pemberlakuan relaksasi.

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Kesimpangsiuran ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab sering kali menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.


“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Atas alasan itu, Haedar Nashir meminta agar rencana new normal yang akan diambil pemerintah dijelaskan secara gamblang ke publik. Penjelasan penting agar rakyat dan aparat tidak salah dalam memberi tafsir.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tegasnya.

Salah satu penafsiran yang menimbulkan ketegangan di publik adalah mengenai pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. Tidak dijelaskan dasar pembukaan tersebut, sementara di satu sisi masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tekannya.

Haedar Nashir mengingatkan pemerintah bahwa selama ini ormas keagamaan konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah. Situasi sulit itu tetap dijalankan demi komitmen mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Di satu sisi, Haedar Nashir menyoroti mengenai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa pandemik Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi,” ujarnya bertanya-tanya.

Sebagai simpulan, Haedar Nashir menilai wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” demikian Haedar Nashir.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya