Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir/Net

Politik

Muhammadiyah: Wajar Publik Menilai Kehidupan Masyarakat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

KAMIS, 28 MEI 2020 | 12:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang “new normal” telah menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat. Ini lantaran pemerintah masih memberlakukan PSBB, tapi pada sisi lain menyerukan pemberlakuan relaksasi.

Begitu kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (28/5).

Kesimpangsiuran ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab sering kali menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat.


“Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Atas alasan itu, Haedar Nashir meminta agar rencana new normal yang akan diambil pemerintah dijelaskan secara gamblang ke publik. Penjelasan penting agar rakyat dan aparat tidak salah dalam memberi tafsir.

“Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” tegasnya.

Salah satu penafsiran yang menimbulkan ketegangan di publik adalah mengenai pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. Tidak dijelaskan dasar pembukaan tersebut, sementara di satu sisi masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.

“Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah,” tekannya.

Haedar Nashir mengingatkan pemerintah bahwa selama ini ormas keagamaan konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah. Situasi sulit itu tetap dijalankan demi komitmen mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19.

Di satu sisi, Haedar Nashir menyoroti mengenai laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut bahwa pandemik Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justeru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi,” ujarnya bertanya-tanya.

Sebagai simpulan, Haedar Nashir menilai wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” demikian Haedar Nashir.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya