Berita

Ilustrasi

Publika

Kabinet Karam Semakin Tenggelam, Rizal Ramli, Pelita Di Masa Suram

KAMIS, 28 MEI 2020 | 11:56 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN

WAKTU kabinet kedua setelah kemerdekaan Sukarno menempatkan Sutan Sjahrir jadi Perdana Menteri untuk menunjukkan kepada dunia  bahwa Republik yang baru berdiri bukan bikinan Jepang.

Sjahrir dan Sukarno ibarat minyak dengan air yang memecahkan kebuntuan persoalan kebangsaan saat itu.

Sukarno membutuhkan Sjahrir antara lain karena kecanggihan di meja perundingan dengan Belanda.

Jenderal Soeharto menunjuk Hamengku Buwono IX sebagai trouble shooter.

Raja Jawa yang kalem ini lulusan sekolah ekonomi Belanda.

Waktu naik jadi presiden Jenderal Soeharto dapat legitimasi dari sang Raja yang ditempatkannya jadi wapres.

Tahun ‘67 dalam kapasitas Menko Ekonomi dan Pembangunan, Sultan menjajaki bantuan IGGI untuk memulihkan kebangkrutan ekonomi warisan Orde Lama.

Djuanda Menteri Utama era Sukarno bikin terobosan. Legacy-nya konvensi hukum laut, UNCLOS, yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sehingga Sukarno dikasih gelar Nakhoda Agung Negara Maritim.

Sebuah pemerintahan memang harus terdiri dari orang hebat. Orang-orang berprestasi yang punya reputasi, integritas, dan track record keberpihakan yang kuat kepada rakyat.

Itulah sebabnya negara maju seperti Amerika mengedepankan pencapaian  kinerja menteri-menterinya di kabinet.

Amerika tidak memakai kosa-kata “rezim” untuk menyebut sebuah pemerintahan, melainkan menggunakan kata “administrasi”.

Karena itu misalnya dikenal Kennedy Administration, Nixon Administration, dan seterusnya. Bukan rezim Kennedy dan rezim Nixon.

Kosa-kata “rezim” lebih berkonotasi kekuasaan belaka, tidak menggambarkan komitmen yang berkaitan dengan kinerja.

Rizal Ramli adalah contoh sang penerobos yang menunjukkan kinerja berprestasi tatkala memegang berbagai jabatan di era Gus Dur.

Mulai dari penyelamatan terhadap kebangkrutan PLN, Garuda, Bulog, IPTN (Dirgantara Indonesia), renegoisasi utang, bersikap kritis terhadap Freeport, dan banyak terobosan lainnya yang dilakukan Rizal untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Termasuk saat jadi Komut PT Semen Gresik dan BNI. Ia mencatatkan prestasi luar biasa. Hingga diminta Joko Widodo jadi Menko Maritim Dan Sumber Daya.

Seperti diketahui, saat jadi Menko Maritim Rizal meninggalkan berbagai legacy pro rakyat.

Mulai dari mengembangkan 10 destinasi wisata baru, memperjuangkan ladang gas Masela agar diproses di darat, meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sebagai penegasan wilayah tersebut milik Indonesia, memperbaiki dwelling time, menolak proyek reklamasi yang melanggar berbagai aturan serta merugikan nelayan, dan berbagai rekam jejak lainnya yang faktanya dapat diketahui secara luas.

Sayang, di kabinet ini Rizal Ramli hanya sebelas bulan, lantaran banyak taipan yang gerah, termasuk penguasa merangkap pengusaha (Pengpeng), serta anasir-anasir korup yang gelisah terhadap berbagai kebijakan Rizal  yang membela kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

Persekongkolan mereka ternyata lebih kuat ketimbang hak prerogatif presiden. Atas pesanan merekalah Rizal Ramli direshuffle.

Namun tokoh besar lazimnya muncul dalam masa krisis.

Kosmologi Jawa percaya Ratu Adil, Satrio Piningit, datang di masa Pralaya (kehancuran).

Ia tampil di muka seperti nyala pelita di dalam gelap dan suram.

Menyuarakan kebenaran dan memberikan solusi.

Penulis wartawan senior

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya