Berita

Pelajar di Jepang mengenakan masker/Net

Dunia

Belum Yakin, Jepang Dilema Tentukan Waktu Untuk Mulai Tahun Akademik

KAMIS, 28 MEI 2020 | 11:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seperti halnya Indonesia, pemerintahan di negara lain, termasuk Jepang pun sedang dilanda dilema untuk menentukan waktu yang tepat guna memulai tahun akademik.

Di Jepang, pemerintah terbagi ke dalam tiga kubu, yaitu memulai tahun akademik yang seharusnya pada April 2020 meski terlambat, dimulai pada September, atau pada April 2021. Meski begitu, pilihan dimulai pada April 2021 belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Surat kabar lokal, Asahi, melaporkan, sekolah di Jepang sudah ditutup sejak Maret karena pandemik Covid-19. Banyak pihak yang khawatir akan tahun akademik yang lebih pendek jika dilanjutkan sesuai aturan sebelumnya.


Sementara jika dimulai pada September, maka akan terjadi reformasi. Keuntungannya, tahun akademik Jepang akan sesuai dengan banyak negara Barat sehingga mempermudah siswa yang akan belajar ke luar negeri. Banyak politisi yang mendukung opsi ini, termasuk Gubernur Tokyo, Yuriko Koike.

Untuk membahas persoalan tersebut, Reuters melaporkan, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang bekuasa membentuk panel untuk meninjau opsi. Mantan Menteri Pendidikan, Masahiko Shibayama kemudian dipilih untuk memimpin panel tersebut.

"Sebagian besar anggota parlemen merasa bahwa saat ini, memperkenalkan sistem untuk menunda awal tahun sekolah hingga setengah tahun hingga September bukan sebuah ide bagus," ujar Shibayama.

Ada pun pandel LDP tersebut diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah pada pekan depan.

Pada Senin (25/5), Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengangkat keadaan darurat untuk Tokyo dan empat prefektur lainnya sehingga saat ini semua wilayah di Jepang sudah bebas dari status tersebut.

Seiring pencabutan keadaan darurat, banyak sekolah yang secara bertahap mulai melanjutkan kelas.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya