Berita

Pelajar di Jepang mengenakan masker/Net

Dunia

Belum Yakin, Jepang Dilema Tentukan Waktu Untuk Mulai Tahun Akademik

KAMIS, 28 MEI 2020 | 11:21 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seperti halnya Indonesia, pemerintahan di negara lain, termasuk Jepang pun sedang dilanda dilema untuk menentukan waktu yang tepat guna memulai tahun akademik.

Di Jepang, pemerintah terbagi ke dalam tiga kubu, yaitu memulai tahun akademik yang seharusnya pada April 2020 meski terlambat, dimulai pada September, atau pada April 2021. Meski begitu, pilihan dimulai pada April 2021 belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Surat kabar lokal, Asahi, melaporkan, sekolah di Jepang sudah ditutup sejak Maret karena pandemik Covid-19. Banyak pihak yang khawatir akan tahun akademik yang lebih pendek jika dilanjutkan sesuai aturan sebelumnya.


Sementara jika dimulai pada September, maka akan terjadi reformasi. Keuntungannya, tahun akademik Jepang akan sesuai dengan banyak negara Barat sehingga mempermudah siswa yang akan belajar ke luar negeri. Banyak politisi yang mendukung opsi ini, termasuk Gubernur Tokyo, Yuriko Koike.

Untuk membahas persoalan tersebut, Reuters melaporkan, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang bekuasa membentuk panel untuk meninjau opsi. Mantan Menteri Pendidikan, Masahiko Shibayama kemudian dipilih untuk memimpin panel tersebut.

"Sebagian besar anggota parlemen merasa bahwa saat ini, memperkenalkan sistem untuk menunda awal tahun sekolah hingga setengah tahun hingga September bukan sebuah ide bagus," ujar Shibayama.

Ada pun pandel LDP tersebut diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah pada pekan depan.

Pada Senin (25/5), Perdana Menteri Shinzo Abe telah mengangkat keadaan darurat untuk Tokyo dan empat prefektur lainnya sehingga saat ini semua wilayah di Jepang sudah bebas dari status tersebut.

Seiring pencabutan keadaan darurat, banyak sekolah yang secara bertahap mulai melanjutkan kelas.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya