Rapor Menteri Yang Terlibat Penanganan Corona Wajib Dievaluasi

Perombakan kabinet jelang rencana new normal memang layak dilakukan. Pemerintah butuh orang-orang handal untuk bisa menghadapi kondisi yang tidak biasa.

Hanya saja, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran berharap reshuffle bukan bertujuan mengakomodasi kepentingan partai atau orang tertentu. Tetapi didasari atas pertimbangan kinerja dari masing-masing menteri kabinet.

"Presiden Jokowi wajib melakukan evaluasi, utamanya evaluasi kinerja menteri yang terlibat langsung dalam penanganan krisis pandemik Covid-19," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/5).

"Seperti Menteri Kesehatan, Menko PMK, Menko Investasi dan Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan, dan Menteri Sosial," sambungnya.

Menurutnya, di antara menteri-menteri tersebut ada yang memiliki rapor merah dan sangat layak dievaluasi utamanya ketika presiden berpikir tentang The New Normal.

"Kinerja menteri-menteri tersebut berbanding lurus dengan prestasi pemerintah dalam menangani krisis pandemik Covid-19, apakah bisa memasuki fase The New Normal ataukah sebaliknya terpuruk kedalam situasi The New Abnormal," pungkasnya.