Berita

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden/Net

Dunia

Jika Menang, Joe Biden Akan Beri China Sanksi Atas UU Keamanan Nasional Hong Kong

KAMIS, 28 MEI 2020 | 09:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden tampaknya memiliki pendapat yang sedikit serupa dengan lawannya, petahana dari Partai Republik, Donald Trump, jika menyangkut masa depan Hong Kong.

Pasalnya, penasihat kebijakan luar negeri Biden, Tony Blinken, mengungkapkan Biden akan memberikan sanksi kepada China atas rencana untuk memberlakukan UU keamanan nasional pada Hong Kong. Itu pun jika ia berhasil mengalahkan Trump di pemilihan umum November nanti.

"Amerika Serikat harus mengambil sikap menentang tindakan keras China di Hong Kong," ujar Blinken seperti dikutip CNA.


"Pemerintahan Biden akan sepenuhnya menegakkan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, termasuk sanksi terhadap pejabat, lembaga keuangan, perusahaan, dan perseorangan," tambahnya merujuk pada UU yang telah disahkan oleh AS pada tahun lalu.

Meski begitu, Biden juga mengkritik Trump yang memuji Presiden China, Xi Jinping ketika menghadapi gelombang protes Hong Kong pada 2019.

Sesuai dengan UU HAM dan Demokrasi Hong Kong, Departemen Luar Negeri AS harus menyatakan setidaknya setiap satu tahun bahwa Hong Kong bisa mempertahankan otonomi khususnya. Berdasarkan UU tersebut, AS juga memberikan keistimewaan bagi Hong Kong dalam hal perdagangan.

Namun, atas adanya RUU keamanan nasional dari China, maka pada Rabu (27/5), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pada Kongres bahwa otonomi Hong Kong sudah rusak.

"China seharusnya tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari ekonomi bebas Hong Kong tanpa aturan hukum yang mendukungnya," pungkas Blinken.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya