Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Di Awal Maju Mundur, Akhirnya Terserah Hukum Rimba

KAMIS, 28 MEI 2020 | 07:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kegamangan pemerintah dalam menangani wabah virus corona sudah tampak dari awal pagebluk itu masuk ke dalam negeri. Skema penanganan wabah pun membingungkan di awal, mulai dari mewacanakan darurat sipil hingga keukeuh menolak lockdown.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli menilai keraguan di awal itu muncul lantaran pemerintah tidak bersedia melakukan realokasi anggaran secara menyeluruh.

Ini mengingat opsi yang akan diambil, mulai dari lockdown maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetap akan membutuhkan dana besar.


Dana itu salah satunya berguna untuk memberi subsidi ke rakyat, sehingga mereka bisa taat mengikuti anjuran untuk berkegiatan di rumah.

“Jadi memang sejak awal sudah maju mundur untuk biaya lockout atau bahkan PSBB, karena tidak all-out lakukan realokasi anggaran!” tegas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu dalam akun Twitter pribadi, Kamis (28/5).

Kini, kegamangan pemerintah semakin menjadi-jadi. New normal atau kondisi normal baru di saat pagebluk Covid-19 tengah dipersiapkan. Tujuannya, agar rodak ekonomi berputar kembali.

Padahal di satu sisi, laju grafik corona belum melandai. Bahkan masih konsisten menanjak naik.

Bagi Rizal Ramli penerapan ini seolah membiarkan rakyat untuk berjuang atas hidupnya sendiri. Nantinya, hanya mereka yang kuat, baik dari sisi kesehatan maupun keuangan, yang mampu bertahan di rimba corona.

“Akhirnya terserah, berlaku Darwin’s “the survival of the fittest”, hukum rimba. Kalau kuat hidup, kalau ndak ya bye. Peranan negara marginal, weak governance,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya