Ilustrasi petisi pembukaan tahun ajaran baru di tengah pandemik Covid-19/Net
Muncul petisi yang berisi tuntutan penundaan pembukaan tahun ajaran baru sekolah yang direncanakan akan dibuka pemerintah di tengah pandemik Covid-19.
Dalam petisi daring pada situs change.org, pembuat petisi bernama Hana Handoko menilai pemerintah perlu belajar dari negara lain, di mana kebijakan kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemik Covid-19 akan membahayakan siswa.
"Alangkah baik dan bijaksana jika pemerintah, khususnya menteri pendidikan berpikir sebijaksana mungkin tentang dibukanya kembali tahun ajaran baru," tulis Hana dalam petisi daring yang sudah berjalan selama lima hari.
Hingga Rabu (27/5) sekitar pukul 22.20 WIB, setidaknya sudah ada 9.358 orang yang menandatangani petisi yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Rencana kebijakan tersebut dinilai tidak tepat. Hana mencontohkan kasus yang terjadi di Prancis, di mana setelah pembukaan sekolah-sekolah pada tanggal 11 Mei lalu, 70 siswa tingkat TK dan SD terpapar positif Covid-19. Hingga akhirnya, 18 Mei lalu Prancis memberlakukan kembali status
Lockdown.
Kemudian selama kurun waktu dua hari setelah negara Finlandia membuka kembali sekolah-sekolah, sudah terdapat 17 siswa dan 4 orang guru yang terpapar positif Covid-19. Padahal pemerintah (Finlandia) sudah memastikan sekolah dalam kondisi aman karna setiap waktu semua ruangan dan segala fasilitas yang ada di sekolah disemprot dengan disinfektan.
"Melihat dua kasus ini, apakah pemerintah yakin untuk membuka kembali tahun ajaran baru seperti biasanya? Atau dengan protokoler keamanan Covid-19 apakah tetap bisa menjamin anak-anak dan guru tidak terpapar virus Covid-19 di lingkungan sekolah?" jelasnya.
Atas dasar kekhawatiran tersebut, ia meminta kepada pemerintah untuk menunda pembukaan tahun ajaran baru bagi siswa SD-SMP-SMA sederajat.
"Besar harapan saya sebagai seorang ibu agar pemerintah menunda tahun ajaran baru atau setidaknya memperpanjang kegiatan belajar secara online dari rumah. Supaya anak anak sebagai penerus bangsa tidak harus kehilangan nyawanya akibat hidup damai dengan Covid-19 dan juga meminimalkan kenaikan PDP dan OPD," tandasnya.
