Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Aktivitas perkantoran di Kemenko Perekonomian akan dimulai lagi pada Rabu (27/5). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangg Hartarto mengingatkan jajarannya untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
"Pada Rabu besok, tanggal 27 Mei, Kemenko Perekonomian berencana akan mengambil inisiatif untuk Work From Office (WFO) secara terbatas. Dan, tentunya, kita harus menunjukkan protokol kesehatan yang diterapkan di dalam mekanisme kerja Work From Home tersebut," ujar Airlangga saat acara Halalbihalal Idul Fitri 1441 H Keluarga Besar Kemenko Perekonomian, yang dilakukan secara virtual pada hari kedua Idul Fitri, Senin (25/5), dan disiarkan di YouTube.
Airlangga yang didampingi sang isteri, Yanti K. Isfandiari, menegaskan WFO terbatas dijalankan sambil menunggu vaksin Covid-19 ditemukan.
“Kami berharap semua bisa kembali ke kehidupan seperti sebelum pandemik,†tutur Airlangga.
Kemenko Perekonomian, menurut Airlangga Hartarto, sedang menghitung, mendata, dan mendorong agar masyarakat berani kembali memulai kehidupan normal baru (
new normal). Tugas dan tantangan sektor perekonomian akan jauh lebih berat. Kemenko Perekonomian diminta menyosialisasikan dan mendorong kehidupan normal baru untuk menggerakkan kembali ekonomi nasional yang sempat menurun akibat pandemik sekaligus tetap fokus memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Tugas pemerintah di sektor ekonomi adalah menjaga pertumbuhan, agar 7 juta tenaga kerja yang sebelumnya belum bisa bekeja, ditambah lagi 2 juta yang terdampak Covid-19, saudara-saudara yang kita kehilangan pekerjaan," ujar Airlangga.
Dalam situasi seperti itu, Airlangga berharap, kesempatan bekerja bisa ditimbulkan kembali sehingga semangat untuk membangun perekonomian di tiap-tiap keluarga Indonesia dapat tumbuh kembali.
Pada acara halal bihalal ada tausiyah dan doa dari intelektual Muslim Prof Dr Komaruddin Hidayat.
Dalam ceramahnya, Komaruddin mengingatkan agar tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan negara juga harus melibatkan partisipasi berbagai unsur masyarakat sipil khususnya kalangan agama yang ada di tanah air.
“Sejak dahulu aspek keagamaan di Indonesia secara konstruktif telah banyak membantu tugas-tugas kenegaraan dan kohesi sosial bangsa Indonesia. Sekian banyak masalah di masyarakat yang mungkin instrumen negara tidak mampu menjangkau dapat diselesaikan oleh instrumen sosial keagamaan,†ujar Komaruddin.
