Status darurat pandemik corona di Aceh bakal berakhir pada 29 Mei 2020. Meski demikian, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem berharap pemerintah Aceh memperpanjang status tersebut hingga 2 bulan ke depan.
“Usul kami diperpanjang sampai jangka waktu dua bulan lagi. Karena rantai penyebaran Covid-19 belum putus dan gelombangnya masih terus terjadi,†kata Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Zaini Djalil, Sabtu (2/5).
Zaini pun mengapresiasi keberhasilan Aceh menjadi wilayah dengan angka pasien positif corona terkecil di Sumatera. Hal ini, kata dia, berkat andil seluruh pihak, terutama pemerintah provinsi.
Namun dari data terakhir secara nasional, kasus positif Covid-19 masih terus meningkat. Hingga 22 Mei 2020, total yang terjangkit mencapai 20.796 orang. Ditambah lagi menjelang Idul Fitri, terjadi pergerakan massa yang tinggi dan sulit terbendung. Potensi penyebaran pun sangat mungkin terjadi.
Jika status darurat diperpanjang, lanjut Zaini, harus ada langkah konkret dan aplikatif di berbagai sektor dan kehidupan masyarakat. Efek ekonomi seluruh rakyat yang terdampak, dan pengganti kerja bagi masyarakat kehilangan kerja utama akibat sejumlah pembatasan.
“Karena itu, sampai penyempurnaan sistem alokasi dan penyaluran bantuan langsung ke masyarakat rentan serta miskin, harus menjadi fokus Pemerintah Aceh,†ucapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Selain itu, menurut Zaini, yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan situasi normal baru. Saat anak sekolah masuk tahun ajaran baru di periode Juli, pemerintah harus memastikan kesiapan seluruh sekolah untuk sistem belajar dengan protokol kesehatan.
Perkantoran pemerintah dan swasta juga harus berjalan dengan protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan fasilitas kesehatan yang mendukung sistem pelayanan dengan tetap memperhatikan sisi pencegahan penularan.
“Pemerintah Aceh kami harap lebih tanggap dan cepat untuk hal-hal penting itu. Melibatkan seluruh stakeholders penting untuk menyusun dan melakukan langkah-langkah guna beradaptasi dengan pandemi berkepanjangan ini. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih interaktif,†kata Zaini.
Zaini juga mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dunia memasuki masa “membangun formasi baru†berbagai sistem pelayanan pemerintahan dan kehidupan. Karena itu, pemerintah perlu berpikir
out of the box. Seluruh tindakan harus cepat dan tepat.
Ditambahkan Zaini, di balik ancaman Covid-19, terdapat peluang untuk memperbaiki seluruh kebiasaan kekeliruan masyarakat dalam sistem kehidupan dan pengelolaan pemerintahan.
“Pemerintah Aceh kami harapkan bisa mempelopori ini. InsyaAllah kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dan bangkit secara bersama,†pungkas Zaini.
