Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net
Bocornya 2,3 juta data penduduk Indonesia di media sosial yang disinyalir sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang diposting oleh akun Twitter @underthebreach menunjukan kelalaian komisioner KPU.
Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mendesak seluruh komisioner KPU RI diberhentikan karena lalai menjaga keamanan data personal pemilih.
"Jika benar ada kebocoran data personal, bukan data terbuka, maka ini jelas kelalaian luar biasa, karena menyangkut keamanan data sekaligus integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilu, seluruh komisioner tersisa KPU RI sebaiknya diberhentikan sebagai bentuk tanggungjawab negara pada penduduk" kata Dedi, Sabtu (23/5).
Dedi menilai, bocornya data pemilih mengindikasikan negara gagal menjamin privasi warga negara. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sistem keamanan data terkait hasil Pemilu juga terancam mudah diretas.
Hal ini, kata Dedi ada dua hal yang mendasar dan menjadi kekhawatiran yang pertama yakni data privat warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan hal kedua yaitu masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data.
Lebih lanjut, menurut Dedi ini bukan kali pertama KPU bermasalah, ia menyebut kasus penyuapan yang libatkan salah satu komisioner juga menambah alasan perlunya perombakan total di struktur KPU.
"Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024" lanjutnya.
"Kualitas hasil pemilihan hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas, jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai,†demikian Dedi menambahkan.
