Direktur Al Mentra Institute, Karman BM/Net
Pilkada Serentak 2020 yang rencananya digelar pada bulan Desember diyakini akan berjalan sukses. Meskipun pesta demokrasi lima tahunan itu dilaksakan dalam situasi pandemik wabah virus corona atau Covid-19.
Demikian disampaikan Direktur Al Mentra Institute, Karman BM saat menjadi narasumber pada Webinar Nasional bertajuk "Menghadapi Pencoblosan dan Pungut Hitung pada Pilkada 2020 di Situasi Covid-19, Jumat malam (22/5/).
"Saya melihat dan menyimpulkan ada optimisme bahwa Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti berjalan sukses," ujar Karman.
Narasumber lain pada webinar yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu adalah Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, dan Deputi Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara, Dadan Wildan.
Menurut Karman, ada beberapa negara yang sukses menyelenggarakan pemilu di masa pandemik covid-19. Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi pemilih negara-negara tersebut untuk menyalurkan hak suara mereka dalam menentukan pimpinan negaranya. Kesuksesan pemilu di beberapa negara tersebut harus dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan penyelenggaran pilkada.
"Ada Korea, Iran, Israel, Australia, dan banyak sekali. Negara-negara yang lain tetap melaksanakan pemilu, ada yang mengundur tapi juga di tahun yang sama melaksanakan pemilu dengan catatan bahwa mereka melaksanakan protokol Covid-19," katanya.
Untuk itu, menurut Karman, pilkada serentak yang akan melibatkan 270 daerah nanti tidak perlu ditunda. Sebab, selain sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2020, juga tahapan pilkada sudah mulai dilaksanakan oleh penyelenggara.
"Pertanyannya di tengah situasi seperti ini apakah agenda-agenda yang sudah kita canangkan dan rencanakan dari awal apa stag begitu saja, tentu saya pikir tidak demikian. WHO yang menjadi rujukan sudah menyampaikan Covid-19 ini bukan pandemi tapi endemi, sama seperti penyakit lain seperti aids, bahwa virus-19 tidak akan hilang dan kita dituntut hidup bersama. Makanya seperti disampaikan Presiden Jokowi kita mau tidak mau harus berdamai dengan itu. WHO juga menyampaikan ini belum ada vaksinnya," papar Karman.
Hanya saja, lanjut Karman, paraturan yang sesuai standar protokol kesehatan harus diberlakukan dalam pelaksanaan pilkada nanti. Misalnya, penyelenggara pilkada, peserta, dan pemilih, harus tetap menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan physical distancing.
"Kita ambil pelajaran dari Pemilu Korea, partisipasi pemilihnya meningkat justru dalam suasana pandemi ini," tambah Karman.
Dia meminta tahapan-tahapan pilkada terus dilakukan dengan mengukuti aturan pemerintah terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tahapan-tahapan pilkada itu sangat penting dilakukan untuk kesuksesan pilkada itu sendiri.
"Tahapan sosialisasi, tahapan yang dilakukan KPU seperti verifikasi dukungan, dan lain-lain, itu harus mulai dijalankan. Yang paling penting adalah sosialisasi menumbuhkan partisipasi dan antusiasme masyarakat. Ini jangan sampail pilkada orang kemudian takut keluar karena kita ragu untuk menentukan pilkada. Jadi butuh ketegasan pemerintah, DPR, dan penyelenggara," tukasnya.
Masih disebutkan Karman, jika pilkada kembali diundur hal itu akan menimbulkan masalah baru. Misalnya masalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dijadikan PLT kepala daerah yang masa kepemimpinan kepala daerahnya sudah berakhir.
"Jadi harus segera tegas pemerinyah apakah harus dilaksanakan 9 Desember, saya lihat dasar-dasar hukumya juga sudah disiapkan, Perppu Pikada sudah ada, tinggal peraturan KPU disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang baru, kemudian tahapan-tahapan yang lain. Mungkin pilkada ini menjadi energi positif lagi. Jadi orang ikut berani keluar, tidak hanya berdiam diri. Ada kegiatan-kegitan positif melibatkan dengan catatan menjalankan protokol kesehatan," tutupnya.
