Berita

Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria/Net

Nusantara

KPJ: Ungkapan Berdansa Dengan Virus Corona Oleh Riza Patria Untuk Kritisi Pemerintah Pusat

SABTU, 23 MEI 2020 | 01:14 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ungkapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria soal berdansa dengan virus corona adalah kritikan bagi pemerintah pusat.

Dalam pernyataannya yang disampaikan Rabu (20/5) Riza Patria mengajak masyarakat untuk berdansa dengan virus corona usai masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase ketiga berakhir pada 4 Juni 2020.

"Jadi nanti, kita harus berdamai dengan virus corona, berdansa. Karena corona itu vaksin dan obatnya belum ditemukan," kata Ariz, sapaan akrabnya..


Menurut Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta ( KPJ), Amos Hutauruk, apa yang diucapkan Riza Patria adalah bahasa kiasan dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Itu bahasa kiasan yang tidak perlu dibesar-besarkan, dan tujuannya ingin memotivasi seluruh warga bersatu, semangat melawan Covid-19," ujar Amos Hutauruk dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Kiasan itu, kata Amos, adalah kritik bahwa belakangan sering dimunculkan bahwa pemerintah pusat tidak pernah sejalan dengan  Pemprov DKI Jakarta.

Dia contohkan soal PSBB. Bahwa ketia DKI Jakarta mengetatkan aturan bagi pelanggar, di saat yang sama pemerintah pusat mewacanakan pelonggaran PSBB.

"Pada pemberlakuan PSBB tahap ketiga, Pemprov DKI akan semakin mengetatkan aturan-aturan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dan Pergub 44/2020 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggar PSBB," jelasnya.

"Masyarakat harus disiplin, taat. Bukan malah (mewacanakan) pelonggaran (PSBB), tapi pengetatan. Sehingga, kita bisa mengakhiri PSBB dan bisa hidup dengan normal baru, living harmony with virus corona," imbuhnya.

Lebih keliru lagi, kata dia, adalah penafsiran bahwa ucapan Ariza merupakan bukti ketidakselarasan dengan Gubernur DKI, Anie Baswedan.

"Istilah berdansa dengan corona oleh Ariza, dipandang tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies Baswedan dalam memerangi virus corona, itu tidak tepat dan terlampaui dibesarkan-besarkan," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya