Para pengrajin keramik/Net
Kucuran dana pemulihan ekonomi sebesar Rp 125 Triliun akibat pandemik virus corona baru (Covid19) dinilai belum menyentuh sasaran. Terutama kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.
Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Athor Subroto menjelaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara. Selama ini UMKM memberi berkontribusi sebesar 70-80 persen terhadap produk domestik bruto.
Athor meminta semua pihak mendorong pemerintah agar benar-benar memperhatikan keberlangsungan UMKM, apalagi di masa pandemik seperti saat ini.
"UMKM biasanya kebal krisis, pada tahun 1998, 2000, 2008 yang terhebat 98, tetapi saat wabah Covid saat ini UMKM benar-benar terpukul, tidak ada yang menyangka ada Covid-19 seluruh sektor ekonomi lumpuh," demikian kata Athor, Jumat (22/5).
Narasumber lain, Ketua Kopitu, Yoyok Pitoyo mengungkapkan temuan di lapangan bahwa program dan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menjangkau UMKM tidak berjalan sesuai tujuan.
Kata Yoyok, saat Presiden Jokowi menyatakan sudah menyiapkan dana stimulus ekonomi, ia justru mendapatkan laporan dari anggota kelompoknya harus berhadap-hadapan dengan
debt collector karena pembayaran kreditnya yang macet.
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku UMKM di Indonesia belum terdata dengan baik. Akibatnya, para pelaku UMKM yang benar-benar terdampak Covid-19 justru lepas dari berbagai program pemerintah.
"Masalah pendataan belum ada follow up, dari pendataan satupun para UMKM tidak ada yang menerima bantuan tunai langsung, padahal sangat diharapkan. Kalau mekanisme di luar negeri pendataan UMKM di Amerika, Australia, Selandia baru cukup 5 menit SIUP sudah keluar, tidak lama proses adminstrasi. Begitu menginjak masa pandemik para pemerintah di sana tidak usah teriak-teriak sudah tertangani," demikian keluh Yoyok.
Yoyok bahkan khawatir dana program stimulus bagi UMKM yang mencapai triliuan rupiah itu dimanfaatkan oleh para penumpang gelap yang menguasai sistem dan tata kelola bantuan keuangan pemerintah untuk UMKM. Ia menyinggung penerbitan PP 23/2020 yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengaku khawatir program pembiayaan tanpa jaminan itu justru menguntungkan kelompok usaha besar.
"UMKM kalau mau dapat LPDB harus RAT 2 tahun, ada jaminan, di PP 23/2020 ini jaminan sudah nggak ada, itu bagi bankable dan tidak bankable nggak ada jaminan. Jangan sampai dana Rp 125 T nggak sampai, ada penumpang gelap yang memanfaatkan dana itu," tambah Yoyok.
Dewan Pembina Simac, Syauqi Ma'ruf Amin, merespons berbagai masalah yang muncul saat diskusi. Menurut Syauqi, pandemik Covid-19 ini adalah momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola UMKM di Indonesia, baik pemerintah maupun pelaku usaha harus menjadi mitra strategis.
"Kita harus selalu siap adaptasi, untuk mengokohkan basis ekonomi bangsa ya dengan UMKM. Secara makro UMKM bisa sinergi secara utuh, Simac mengharapkan mendorong ini bisa kita lakukan. Membangun kedaulatan ekonomi tidak akan terwujud kalau dibasis ekonomi daerah tidak kuat, bagaimana roda-roda kecil ekonomi ini bergerak. kita lakukan bersama dengan prinsip gotong royong," demikian pendapat Putra Wapres RI ini. ,
Sementara itu, Presiden Direktur Simac, Nur Rohman menyatakan, sebagai kelompok katalisator para pelaku santri enterpreneur, pihaknya sengaja mengadakan diskusi daring yang bertema UMKM ditengah pandemik Covid-19.
Menurut Gus Rohman -sapaan akrabnya- ide dasar pendirian Simac adalah menjalankan konsep besar Wapres RI, Kiai Ma'ruf Amin tentang konsep arus baru ekonomi Indonesia. Konsep dimana menguatkan yang lemah tanpa harus melemahkan yang kuat.
Simac, tambah Gus Rohman ingin menjadi solusi dalam menjawab disparitas penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh kapitalis besar. Simac sebagai wadah santri yang bergerak di dunia enterprenur akan berusaha menjadi fasilitator akses modal dan pelatihan pengembangan usahanya.
"Simac sebagai katalisator gerakan ekonomi santri, menjadi asilitator untuk akses permodalan dan ini sudah dilakukan di beberapa tempat seperti Bandung, Lampung, Pasuruan, dan lainnya. Kita tidak hanya akses pelatihan tetapi akses pasar sekaligus advokasi seperti pelatihan dan pendampingan bagi pengusaha baru," pungkasnya.
