Berita

Anggota DPRD Jabar, Memo Hermawan, masih belum puas dengan kinerja Gubernur Ridwan Kamil/RMOLJabar

Politik

Legislator Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Hanya Sibuk Membangun Opini Dan Pencitraan

JUMAT, 22 MEI 2020 | 16:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar meminta Gubernur Ridwan Kamil tak melakukan pencitraan melulu. Gubernur harus bisa fokus dalam menjalankan sejumlah program yang sudah dirancang.

Demikian diungkapkan Ketua Pansus III, Memo Hermawan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Memo mengatakan, selama ini Ridwan Kamil terkesan hanya membangun opini ketimbang fokus persoalan pembangunan. Apalagi, capaian indeks indikator misi Jawa Barat terlihat tidak merata.


“Bahkan ada beberapa misi Jawa Barat Juara, namun capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan banyak bangun opini sehingga beberapa program tak tuntas,” ucap Memo ditemui di Jalan Merdeka, Garut, Jumat (22/5).

Dilaporkan Kantor Berita RMLJabar, dalam laporan Pansus III yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, ada beberapa hal yang dinilai belum memuaskan.

Seperti kenaikan angka IPM menjadi 72,03, pihaknya tetap meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut. Pasalnya, angka IPM belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan.

Memo menambahkan, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi. Berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar, layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan. Yakni Jawa Barat peringkat indeks pembangunan pemudanya berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia. Ini harus mendapat perhatian dari Pemprov,” tegas dia.

Memo juga menyoroti serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen dibanding tahun 2018 yakni 94,47 persen. Artinya ada selisih hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan.

“Dengan banyaknya catatan ini, kami memberi nilai kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan tren perlambatan aspek fiskal daerah,” ucapnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya