Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, Mayjen TNI Doni Monardo/Net
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo telah meminta kepada Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.
"PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua. Ini sangat benar, sangat benar," ujar Kepala BNPB itu saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat, Rabu (20/5).
Dilansir dari laman Setkab, Doni Monardo mengaku prihatin karena karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Kalau dalam dua pekan terakhir ini sungguh-sungguh serius, lanjut Doni Monardo, maka apa yang disampaikan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa kurva yang 1 itu bisa turun lagi 0 koma sekian, artinya tingkat risikonya semakin kecil.
"Tetapi yang sangat kita khawatirkan adalah apabila masyarakat masih kurang begitu peduli dengan risiko yang akan terjadi," sebut Doni Monardo.
Dia menambahkan bahwa masih ada keramaian, masih sering kumpul-kumpul dan sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu atau bisa dihindari dulu.
"Ini adalah waktu krusial buat kita. Menjelang Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang, sekali lagi, adalah saat-saat kritis," imbuh Doni Monardo.
Menurutnya, kalau ingin segera memutus mata rantai penularan, kalau ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka dua pekan terakhir ini adalah waktu yang terbaik.
"Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar. Bahkan data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga yang tadi melapor kepada Bapak Presiden, 81 persen masyarakat kita itu ingin segera mengakhiri PSBB," imbuhnya.
Namun, Doni Monardo menyampaikan tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh, karena tingkat kepatuhan ini penting sekali.
Lebih lanjut, dia sudah melaporkan kepada Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman, yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.
"Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anis Baswedan bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan, demikian juga dengan sejumlah kementerian/lembaga dan juga unsur TNI dan Polri agar kita bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman," jelas dia.
Karena, menurut Doni Monardo, Gugus Tugas sangat khawatir apabila ada dari daerah-daerah yang sekarang menjadi kawasan episentrum baru, lantas mereka menuju ke Jakarta dan nantinya di antara mereka juga sebagai carrier/pembawa virus, sehingga seluruh tenaga yang dikeluarkan akan sia-sia.
"Saya sangat berharap Gugus Tugas provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia bisa bekerja sama, unsur Polri dibantu TNI, Satpol PP, betul-betul menegakkan aturan, betul-betul bisa melaksanakan kewajiban untuk mencegah terjadinya penularan," terang Doni Monardo.
Kalau dua pekan terakhir ini sukses, maka selanjutnya Doni Monardo menyampaikan mungkin akan bisa memasuki suasana yang baru.
Khusus untuk 124 kabupaten/kota yang sejauh ini belum ada kasusnya, Ketua Gugus Tugas sampaikan belum tentu 100 persen akan aman selama beberapa hari ke depan.
"Artinya apa, setiap saat kasus baru bisa saja muncul di kabupaten/kota tersebut, sehingga ketika nanti tawaran untuk dibuka kepada mereka atau diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dalam 11 bidang yang dikecualikan sesuai dengan kategori PSBB, maka ini pun perlu ada koordinasi dengan para kepala daerah," ujarnya.
Terakhir, Doni Monardo ingin pemerintah daerah juga siap untuk berkomunikasi dengan pusat.
"Kapan mereka siap tentunya kerja sama komunikasi antara pusat dan daerah yang nantinya bisa memutuskan untuk memulai pada bidang-bidang tertentu bisa dibuka kembali," pungkasnya.
