Sebelum Berdamai, Pastikan Terlebih Dahulu Mata Rantai Corona Sudah Terputus

Pemerintah mesti melakukan upaya konkret jika benar-benar mengajak masyarakat untuk berdamai dengan cara hidup berdampingan bersama Covid-19.

Sebab, ajakan berdamai dengan Covid-19 versi Presiden Joko Widodo belum jelas karena tidak sesuai data dan fakta di lapangan bahwa wabah Covid-19 masih terus mengalami peningkatan kasus.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

"Harus ada upaya-upaya konkret dari pemerintah untuk mewujudkan apa yang disebut dengan berdamai Covid-19 versinya Presiden itu. Itu kan nggak jelas itu," kata Saleh Daulay.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mengurai, upaya konkret yang mesti dilakukan pemerintah antara lain, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu bahwa virus corona ini sudah bisa terputus mata rantainya.

"Misalnya dengan PSBB yang diperketat. Kemudian jangan mudik, larangan menghadiri kerumunan dan lain-lain yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi jangan kendor, jangan direlaksasi dulu itu," tegas Saleh Daulay.

Selain itu, lanjut Saleh Daulay, pemerintah harus berupaya keras untuk mencari vaksin dari virus corona terlebih dahulu sebelum menyatakan berdamai dengan Covid-19.

Sebab, sebagaimana kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa ajakan berdamai dengan Covid-19 pada saat ini diyakini akan menimbulkan masalah baru atau kematian semakin banyak.

"Nah, kalau nanti sudah ada vaksinnya barulah kita mudah untuk berdamai. Kalau misalkan belum ada vaksin bagaimana kita mau mengatakan damai? Sementara virusnya terus berkembang. Itu kan berbahaya," demikian Saleh Daulay yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.