Berita

Perdana Menteri Boris Johnson/Net

Dunia

Dukung Sistem Pemantauan Covid-19, Inggris Pastikan 25 Ribu Pelacak Siap Pada Juni Mendatang

KAMIS, 21 MEI 2020 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris memastikan negara itu telah memiliki sistem pelacakan virus corona pada Juni mendatang. Sistem pelacakan akan mempermudah pemetaan situasi pandemik agar pemerintah bisa segera menentukan kapan sebaiknya lockdown dibuka.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan ia sudah merekrut 25 ribu pelacak untuk mendukung sistem pemantauan Covid-19. Pelacak tersebut mampu mengidentifikasi 10 ribu kasus baru dan mendukung 200 ribu tes virus Corona per hari. Ia yakin pada 1 Juni semua sudah siap.

"Kami sangat percaya bahwa kami akan memiliki sistem pelacakan, pemantauan, dan pengujian kelas dunia. Dan, bisa saya katakan, hal itu akan siap 1 Juni nanti," ujar Johnson, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/5).


Johnson menjadikan program pelacakan dan pemantauan ini sebagai pedomannya untuk menentukan kebijakan lanjutan, seperti pembukaan lockdown dan sebagainya. Ia mengaku tidak ingin gegabah, sebab ketika itu ia lakukan, maka akan ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi.

Namun, Inggris harus mengetahui kepastian mengenai perekonomian negara itu. Dengan adanya pelacakan, Inggris bisa segera menentukan kapan kiranya roda ekonomi bisa berjalan kembali dan langkah apa yang perlu dilakukan menyambut pelonggaran dan setelah pelonggaran.
Apakah perekonomian Inggris bisa segera berjalan atau harus menunggu waktu yang lama.
Johnson juga sudah mengungkapkan peta jalan pelonggaran lockdown yang ia jadikan acuan untuk beberapa pekan ke depan. Di dalamnya tercantum banyak hal mulai dari mekanisme pelacakan, aturan yang harus dipatuhi warga, serta tahapan pelonggaran lockdown virus Corona.

Departemen Kesehatan Inggris, dalam keterangan persnya, membenarkan bahwa pengembangan program pelacakan dan pemantauan virus Corona tengah berjalan.

"Program itu akan meningkatkan kemampuan kami dalam melacak penyebaran virus Corona dan menghentikannya," isi pernyataan kementerian.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya