Berita

Perdana Menteri Boris Johnson/Net

Dunia

Dukung Sistem Pemantauan Covid-19, Inggris Pastikan 25 Ribu Pelacak Siap Pada Juni Mendatang

KAMIS, 21 MEI 2020 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris memastikan negara itu telah memiliki sistem pelacakan virus corona pada Juni mendatang. Sistem pelacakan akan mempermudah pemetaan situasi pandemik agar pemerintah bisa segera menentukan kapan sebaiknya lockdown dibuka.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan ia sudah merekrut 25 ribu pelacak untuk mendukung sistem pemantauan Covid-19. Pelacak tersebut mampu mengidentifikasi 10 ribu kasus baru dan mendukung 200 ribu tes virus Corona per hari. Ia yakin pada 1 Juni semua sudah siap.

"Kami sangat percaya bahwa kami akan memiliki sistem pelacakan, pemantauan, dan pengujian kelas dunia. Dan, bisa saya katakan, hal itu akan siap 1 Juni nanti," ujar Johnson, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/5).


Johnson menjadikan program pelacakan dan pemantauan ini sebagai pedomannya untuk menentukan kebijakan lanjutan, seperti pembukaan lockdown dan sebagainya. Ia mengaku tidak ingin gegabah, sebab ketika itu ia lakukan, maka akan ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi.

Namun, Inggris harus mengetahui kepastian mengenai perekonomian negara itu. Dengan adanya pelacakan, Inggris bisa segera menentukan kapan kiranya roda ekonomi bisa berjalan kembali dan langkah apa yang perlu dilakukan menyambut pelonggaran dan setelah pelonggaran.
Apakah perekonomian Inggris bisa segera berjalan atau harus menunggu waktu yang lama.
Johnson juga sudah mengungkapkan peta jalan pelonggaran lockdown yang ia jadikan acuan untuk beberapa pekan ke depan. Di dalamnya tercantum banyak hal mulai dari mekanisme pelacakan, aturan yang harus dipatuhi warga, serta tahapan pelonggaran lockdown virus Corona.

Departemen Kesehatan Inggris, dalam keterangan persnya, membenarkan bahwa pengembangan program pelacakan dan pemantauan virus Corona tengah berjalan.

"Program itu akan meningkatkan kemampuan kami dalam melacak penyebaran virus Corona dan menghentikannya," isi pernyataan kementerian.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya