Berita

Perdana Menteri Boris Johnson/Net

Dunia

Dukung Sistem Pemantauan Covid-19, Inggris Pastikan 25 Ribu Pelacak Siap Pada Juni Mendatang

KAMIS, 21 MEI 2020 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris memastikan negara itu telah memiliki sistem pelacakan virus corona pada Juni mendatang. Sistem pelacakan akan mempermudah pemetaan situasi pandemik agar pemerintah bisa segera menentukan kapan sebaiknya lockdown dibuka.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan ia sudah merekrut 25 ribu pelacak untuk mendukung sistem pemantauan Covid-19. Pelacak tersebut mampu mengidentifikasi 10 ribu kasus baru dan mendukung 200 ribu tes virus Corona per hari. Ia yakin pada 1 Juni semua sudah siap.

"Kami sangat percaya bahwa kami akan memiliki sistem pelacakan, pemantauan, dan pengujian kelas dunia. Dan, bisa saya katakan, hal itu akan siap 1 Juni nanti," ujar Johnson, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/5).


Johnson menjadikan program pelacakan dan pemantauan ini sebagai pedomannya untuk menentukan kebijakan lanjutan, seperti pembukaan lockdown dan sebagainya. Ia mengaku tidak ingin gegabah, sebab ketika itu ia lakukan, maka akan ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi.

Namun, Inggris harus mengetahui kepastian mengenai perekonomian negara itu. Dengan adanya pelacakan, Inggris bisa segera menentukan kapan kiranya roda ekonomi bisa berjalan kembali dan langkah apa yang perlu dilakukan menyambut pelonggaran dan setelah pelonggaran.
Apakah perekonomian Inggris bisa segera berjalan atau harus menunggu waktu yang lama.
Johnson juga sudah mengungkapkan peta jalan pelonggaran lockdown yang ia jadikan acuan untuk beberapa pekan ke depan. Di dalamnya tercantum banyak hal mulai dari mekanisme pelacakan, aturan yang harus dipatuhi warga, serta tahapan pelonggaran lockdown virus Corona.

Departemen Kesehatan Inggris, dalam keterangan persnya, membenarkan bahwa pengembangan program pelacakan dan pemantauan virus Corona tengah berjalan.

"Program itu akan meningkatkan kemampuan kami dalam melacak penyebaran virus Corona dan menghentikannya," isi pernyataan kementerian.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya