Berita

Perdana Menteri Boris Johnson/Net

Dunia

Dukung Sistem Pemantauan Covid-19, Inggris Pastikan 25 Ribu Pelacak Siap Pada Juni Mendatang

KAMIS, 21 MEI 2020 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris memastikan negara itu telah memiliki sistem pelacakan virus corona pada Juni mendatang. Sistem pelacakan akan mempermudah pemetaan situasi pandemik agar pemerintah bisa segera menentukan kapan sebaiknya lockdown dibuka.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan ia sudah merekrut 25 ribu pelacak untuk mendukung sistem pemantauan Covid-19. Pelacak tersebut mampu mengidentifikasi 10 ribu kasus baru dan mendukung 200 ribu tes virus Corona per hari. Ia yakin pada 1 Juni semua sudah siap.

"Kami sangat percaya bahwa kami akan memiliki sistem pelacakan, pemantauan, dan pengujian kelas dunia. Dan, bisa saya katakan, hal itu akan siap 1 Juni nanti," ujar Johnson, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/5).

Johnson menjadikan program pelacakan dan pemantauan ini sebagai pedomannya untuk menentukan kebijakan lanjutan, seperti pembukaan lockdown dan sebagainya. Ia mengaku tidak ingin gegabah, sebab ketika itu ia lakukan, maka akan ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi.

Namun, Inggris harus mengetahui kepastian mengenai perekonomian negara itu. Dengan adanya pelacakan, Inggris bisa segera menentukan kapan kiranya roda ekonomi bisa berjalan kembali dan langkah apa yang perlu dilakukan menyambut pelonggaran dan setelah pelonggaran.
Apakah perekonomian Inggris bisa segera berjalan atau harus menunggu waktu yang lama.
Johnson juga sudah mengungkapkan peta jalan pelonggaran lockdown yang ia jadikan acuan untuk beberapa pekan ke depan. Di dalamnya tercantum banyak hal mulai dari mekanisme pelacakan, aturan yang harus dipatuhi warga, serta tahapan pelonggaran lockdown virus Corona.

Departemen Kesehatan Inggris, dalam keterangan persnya, membenarkan bahwa pengembangan program pelacakan dan pemantauan virus Corona tengah berjalan.

"Program itu akan meningkatkan kemampuan kami dalam melacak penyebaran virus Corona dan menghentikannya," isi pernyataan kementerian.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya