Berita

Perdana Menteri Boris Johnson/Net

Dunia

Dukung Sistem Pemantauan Covid-19, Inggris Pastikan 25 Ribu Pelacak Siap Pada Juni Mendatang

KAMIS, 21 MEI 2020 | 11:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris memastikan negara itu telah memiliki sistem pelacakan virus corona pada Juni mendatang. Sistem pelacakan akan mempermudah pemetaan situasi pandemik agar pemerintah bisa segera menentukan kapan sebaiknya lockdown dibuka.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan ia sudah merekrut 25 ribu pelacak untuk mendukung sistem pemantauan Covid-19. Pelacak tersebut mampu mengidentifikasi 10 ribu kasus baru dan mendukung 200 ribu tes virus Corona per hari. Ia yakin pada 1 Juni semua sudah siap.

"Kami sangat percaya bahwa kami akan memiliki sistem pelacakan, pemantauan, dan pengujian kelas dunia. Dan, bisa saya katakan, hal itu akan siap 1 Juni nanti," ujar Johnson, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/5).


Johnson menjadikan program pelacakan dan pemantauan ini sebagai pedomannya untuk menentukan kebijakan lanjutan, seperti pembukaan lockdown dan sebagainya. Ia mengaku tidak ingin gegabah, sebab ketika itu ia lakukan, maka akan ada gelombang kedua yang lebih dahsyat lagi.

Namun, Inggris harus mengetahui kepastian mengenai perekonomian negara itu. Dengan adanya pelacakan, Inggris bisa segera menentukan kapan kiranya roda ekonomi bisa berjalan kembali dan langkah apa yang perlu dilakukan menyambut pelonggaran dan setelah pelonggaran.
Apakah perekonomian Inggris bisa segera berjalan atau harus menunggu waktu yang lama.
Johnson juga sudah mengungkapkan peta jalan pelonggaran lockdown yang ia jadikan acuan untuk beberapa pekan ke depan. Di dalamnya tercantum banyak hal mulai dari mekanisme pelacakan, aturan yang harus dipatuhi warga, serta tahapan pelonggaran lockdown virus Corona.

Departemen Kesehatan Inggris, dalam keterangan persnya, membenarkan bahwa pengembangan program pelacakan dan pemantauan virus Corona tengah berjalan.

"Program itu akan meningkatkan kemampuan kami dalam melacak penyebaran virus Corona dan menghentikannya," isi pernyataan kementerian.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya