Berita

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto, menilai pemerintah lebih condong perbaiki ekonomi ketimbang menjaga keselamatan rakyat/Net

Politik

PSBB Dilonggarkan, Pengamat: Prioritas Pemerintah Jelas Dahulukan Ekonomi

KAMIS, 21 MEI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dibukanya kembali transportasi massal dan masyarakat di bawah 45 tahun boleh beraktivitas di luar rumah adalah bentuk pelonggaran dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, pemerintah melalui Jurubicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, membantah hal tersebut. Meskipun, di satu sisi dia mengakui mengenai pelonggaran-pelonggaran yang diimplementasi melalui sejumlah kebijakan.

Hal inilah yang turut dicermati oleh Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto.


"Akibat kebijakan yang tidak konsisten, pemerintah dilema menjalankan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah," ujar Bambang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

Dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, Bambang menilai skala prioritas pemerintah makin terlihat jelas. Yakni mendahulukan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu, terang Bambang, dikarenakan kondisi perekonomian negara yang belum begitu mumpuni. Alhasil, kebijakan yang ditimbulkan menjadi tidak karuan, alias tumpang tindih.

"Pendekatan skala prioritas yang lebih condong pertimbangan ekonomi dalam penanganan Covid-19, ini sering kali di lapangan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Sehingga pelaksanaan PSBB belum maksimal hasilnya," beber peraih S2 Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini.

Selain itu, permasalahan lain yang juga ditunjukkan pemerintah adalah pola komunikasi yang kurang tepat. Contohnya, kata Bambang, pernyatan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan virus corona.

"Ini menurunkan semangat para petugas kesehatan yang berada di lapangan. Seharusnya konsistensi kebijakan PSBB tetap menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, agar lebih memberikan kepastian kepada masyarakat," tuturnya.

"Kebijakan yang coba-coba, yang kurang didukung oleh pendekatan scientific, akan lebih merepotkan di kemudian hari," demikian Bambang Istianto.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Tokoh Reformasi Amien Rais, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur

Selasa, 12 Mei 2026 | 14:15

KPK Panggil Mantan Kepala BBPJN Stanley Cicero

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:55

Trump Geram Kuba Tak Kunjung Tumbang Meski Dihantam Embargo Minyak AS

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:54

UEA Diduga Diam-Diam Ikut Serang Iran

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:47

Juri Lomba Cerdas Cermat Jangan Antikritik

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:45

Dua Ajudan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Digarap KPK

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:41

Purbaya Dorong Insentif Mobil Listrik di Tengah Ancaman Konflik Iran-AS Berkepanjangan

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:25

Gibran Puji Inovasi Transportasi Gratis Pemprov DKI

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:20

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar Harus Diulang

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Aktivis Global Sumud Flotilla Alami Penyiksaan Selama Ditahan Israel

Selasa, 12 Mei 2026 | 13:18

Selengkapnya