Berita

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto, menilai pemerintah lebih condong perbaiki ekonomi ketimbang menjaga keselamatan rakyat/Net

Politik

PSBB Dilonggarkan, Pengamat: Prioritas Pemerintah Jelas Dahulukan Ekonomi

KAMIS, 21 MEI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dibukanya kembali transportasi massal dan masyarakat di bawah 45 tahun boleh beraktivitas di luar rumah adalah bentuk pelonggaran dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, pemerintah melalui Jurubicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, membantah hal tersebut. Meskipun, di satu sisi dia mengakui mengenai pelonggaran-pelonggaran yang diimplementasi melalui sejumlah kebijakan.

Hal inilah yang turut dicermati oleh Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto.


"Akibat kebijakan yang tidak konsisten, pemerintah dilema menjalankan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah," ujar Bambang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

Dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, Bambang menilai skala prioritas pemerintah makin terlihat jelas. Yakni mendahulukan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu, terang Bambang, dikarenakan kondisi perekonomian negara yang belum begitu mumpuni. Alhasil, kebijakan yang ditimbulkan menjadi tidak karuan, alias tumpang tindih.

"Pendekatan skala prioritas yang lebih condong pertimbangan ekonomi dalam penanganan Covid-19, ini sering kali di lapangan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Sehingga pelaksanaan PSBB belum maksimal hasilnya," beber peraih S2 Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini.

Selain itu, permasalahan lain yang juga ditunjukkan pemerintah adalah pola komunikasi yang kurang tepat. Contohnya, kata Bambang, pernyatan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan virus corona.

"Ini menurunkan semangat para petugas kesehatan yang berada di lapangan. Seharusnya konsistensi kebijakan PSBB tetap menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, agar lebih memberikan kepastian kepada masyarakat," tuturnya.

"Kebijakan yang coba-coba, yang kurang didukung oleh pendekatan scientific, akan lebih merepotkan di kemudian hari," demikian Bambang Istianto.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya