Berita

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto, menilai pemerintah lebih condong perbaiki ekonomi ketimbang menjaga keselamatan rakyat/Net

Politik

PSBB Dilonggarkan, Pengamat: Prioritas Pemerintah Jelas Dahulukan Ekonomi

KAMIS, 21 MEI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dibukanya kembali transportasi massal dan masyarakat di bawah 45 tahun boleh beraktivitas di luar rumah adalah bentuk pelonggaran dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, pemerintah melalui Jurubicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, membantah hal tersebut. Meskipun, di satu sisi dia mengakui mengenai pelonggaran-pelonggaran yang diimplementasi melalui sejumlah kebijakan.

Hal inilah yang turut dicermati oleh Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto.


"Akibat kebijakan yang tidak konsisten, pemerintah dilema menjalankan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah," ujar Bambang saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).

Dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, Bambang menilai skala prioritas pemerintah makin terlihat jelas. Yakni mendahulukan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu, terang Bambang, dikarenakan kondisi perekonomian negara yang belum begitu mumpuni. Alhasil, kebijakan yang ditimbulkan menjadi tidak karuan, alias tumpang tindih.

"Pendekatan skala prioritas yang lebih condong pertimbangan ekonomi dalam penanganan Covid-19, ini sering kali di lapangan menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Sehingga pelaksanaan PSBB belum maksimal hasilnya," beber peraih S2 Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini.

Selain itu, permasalahan lain yang juga ditunjukkan pemerintah adalah pola komunikasi yang kurang tepat. Contohnya, kata Bambang, pernyatan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan virus corona.

"Ini menurunkan semangat para petugas kesehatan yang berada di lapangan. Seharusnya konsistensi kebijakan PSBB tetap menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah, agar lebih memberikan kepastian kepada masyarakat," tuturnya.

"Kebijakan yang coba-coba, yang kurang didukung oleh pendekatan scientific, akan lebih merepotkan di kemudian hari," demikian Bambang Istianto.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya