Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net
Tokoh-tokoh besar mulai melancarkan kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang dinilai membingungkan di saat pandemik Covid-19.
Kritik tersebut baru-baru ini disampaikan oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj.
Analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira menilai kritikan yang disampaikan tokoh-tokoh besar tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak memiliki sebuah komunikasi politik yang bagus.
"Bisa kita nilai sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa pemerintah ini tidak memiliki sebuah komunikasi politik yang bagus, yang menenangkan," ucap Geradi Yudhistira kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).
Hal itu terjadi karena setiap pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun pernyataan yang disampaikan oleh pada pembantunya Jokowi di kabinet selalu menimbulkan multitafsir.
Menurutnya, selalu ada sayap di dalam pernyataan. Ruang intepretasi penafsiran yang multitafsir terbuka lebar di balik pernyataan pemerintah.
“Kita tidak pernah tahu apa yang dimaksud dengan kata berdamai. Tapi bagi saya, bagi Pak JK, bagi teman-teman, bagi juga masyarakat warga negara Indonesia yang mendengar itu otomatis pemikirannya atau jalan logikanya adalah kita harus merangkul corona dan kita harus memandang corona sebagai bagian dari hidup kita," jelas Geradi.
Hal tersebut merupakan tanda kelemahan komunikasi Presiden Jokowi yang kerap kali berubah-ubah. Berapa kali presiden dan jajarannya menteri-menterinya menyatakan A di hari tertentu, kemudian di lain hari dibantah atau diluruskan kolega sendiri.
Dengan demikian, kata Geradi, akibat dari itu semua akan menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
"Ini berulang kali terjadi sehingga yang terjadi adalah distrust dan ini buruk sekali menurut saya. Distrust ini kalau sudah terjadi, atau ketidakpercayaan ini buruk sekali terhadap pemerintah," pungkas Geradi.
