Berita

Akdemisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto/Net

Politik

Indonesia Belum Tepat Nyontek ‘Herd Immunity’ Ala Swedia

KAMIS, 21 MEI 2020 | 08:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Inkonsistensi atau sikap tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah dalam hal penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 terus menuai kritik dari sejumlah pihak.

Akdemisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto adalah salah satunya. Menurutnya, sikap inkonsisten pemerintah bisa dilihat dari rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pelonggaran PSBB oleh pemerintah dalam persiapan menuju “The New Normal” menimbulkan polemik baru. Tidak sedikit para petinggi negeri memberikan tanggapan yang nadanya supaya lebih hati-hati dan waspada," ujar Bambang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).


Berdasarkan kajiannya, Bambang menilai bahwa pelonggaran PSBB yang akan dilakukan pemerintah hampir mirip dengan kebijakan “herd immunity” yang diterapkan di Swedia. Di mana, masyarakat dibiarkan beraktivitas dan menanggung risiko bahaya Covid-19 secara sendiri-sendiri.

"Dan menurut ahli epidemiologi, pelonggaran PSBB berdasarkan pada strategi “herd Immunity” seperti di Swedia untuk di Indonesia belum tepat," tutur direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.

Namun di lain pihak, pemerintah seolah tidak punya pilihan lain. Karena pelaksanaan PSBB selama tiga bulan ke belakang, dampaknya cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi pemerintah dan juga masyarakat.

"Terlebih lagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran harus menyediakan anggaran yang cukup menghidupi kebutuhan waraganya selama PSBB," ucapnya.

"Pemerintah merasa tersandera akibat kebijakan yang tidak konsisten. Dilema antara kepentingan kesehatan dan ekonomi telah menjadi pilihan sulit bagi pemerintah itu sendiri, yang membuatnya gamang," demikian Bambang Istianto. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya