Berita

Akdemisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto/Net

Politik

Indonesia Belum Tepat Nyontek ‘Herd Immunity’ Ala Swedia

KAMIS, 21 MEI 2020 | 08:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Inkonsistensi atau sikap tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah dalam hal penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 terus menuai kritik dari sejumlah pihak.

Akdemisi kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Bambang Istianto adalah salah satunya. Menurutnya, sikap inkonsisten pemerintah bisa dilihat dari rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Pelonggaran PSBB oleh pemerintah dalam persiapan menuju “The New Normal” menimbulkan polemik baru. Tidak sedikit para petinggi negeri memberikan tanggapan yang nadanya supaya lebih hati-hati dan waspada," ujar Bambang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/5).


Berdasarkan kajiannya, Bambang menilai bahwa pelonggaran PSBB yang akan dilakukan pemerintah hampir mirip dengan kebijakan “herd immunity” yang diterapkan di Swedia. Di mana, masyarakat dibiarkan beraktivitas dan menanggung risiko bahaya Covid-19 secara sendiri-sendiri.

"Dan menurut ahli epidemiologi, pelonggaran PSBB berdasarkan pada strategi “herd Immunity” seperti di Swedia untuk di Indonesia belum tepat," tutur direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini.

Namun di lain pihak, pemerintah seolah tidak punya pilihan lain. Karena pelaksanaan PSBB selama tiga bulan ke belakang, dampaknya cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi pemerintah dan juga masyarakat.

"Terlebih lagi pemerintah dengan keterbatasan anggaran harus menyediakan anggaran yang cukup menghidupi kebutuhan waraganya selama PSBB," ucapnya.

"Pemerintah merasa tersandera akibat kebijakan yang tidak konsisten. Dilema antara kepentingan kesehatan dan ekonomi telah menjadi pilihan sulit bagi pemerintah itu sendiri, yang membuatnya gamang," demikian Bambang Istianto. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya