Berita

Presiden Joko Widodo bersama dengan Menko Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Luhut Panjaitan: Pemerintah Bukan Berubah-ubah, Tapi Dinamika Covid-19 Butuh Penyesuaian

KAMIS, 21 MEI 2020 | 05:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dibantah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah dalam penanganan dan pengendalian pandemik Covid-19 semata-mata demi keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, setiap kebijakan itu telah melalui kajian yang cermat dan mendalam, dengan tetap berhati-hati dan melihat perkembangan dinamika yang terjadi.

“Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika Covid-19 harus disesuaikan karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan,” ujar Luhut saat melakukan video conference bersama sembilan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta Perguruan Tinggi Negeri pada Rabu, (20/5).

Dia menambahkan, ide berdamai dengan Covid-19 memiliki esensi yang benar. Hal itu merujuk pada rekomendasi WHO, lantaran wabah ini belum ditemukan penawarnya.

“Berdamai itu maksudnya adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan, pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat,” katanya.

Menko Luhut juga meminta agar gagasan berdamai dengan Covid-19 ini masif disosialisasikan pemerintah kepada masyarakat.

“Saya mohon ini benar-benar disosialisasikan, terutama kepada para mahasiswa untuk disampaikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya