Berita

Ilustrasi Krakatau Steel/Net

Politik

PMN Diberikan Untuk Krakatau Steel, Anggota Komisi VI: Kenapa?

KAMIS, 21 MEI 2020 | 00:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah melalui program kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Krakatau Steel dipertanyakan Komisi VI DPR RI.

Pasalnya, menurut anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, perusahaan baja plat merah tersebut sebelumnya sudah melakukan restrukturisasi utang di bulan Januari 2020.

"Krakatau Steel telah melakukan restrukturisasi utang perseroan sebesar 2,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 30 triliun. Itu asumsinya Krakatau Steel sekarang dalam kondisi yang cukup baik karena sudah direstrukturisasi dan sebenarnya tidak perlu diberikan bantuan," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (20/5).


Berdasarkan catatan Komisi VI DPR, lanjut dia, Krakatau Steel sebelumnya juga mendapat PMN.

"Pertanyaannya kemudian adalah kucuran dana PMN sebelumnya (periode 2015-2018) sejauh mana efektivitasnya dan kenapa sekarang musti disuntik dana talangan 3 T lagi," sambung Bendahara Megawati Institute itu.

Selain itu, skema PMN yang akan diberikan ke Krakatau Steel setidaknya saat ini kurang strategis. Sebab menurutnya, serapan baja di Indonesia rendah dan tidak kompetitif. Ditambah lagi sejumlah proyek pembangunan yang berbahan baku baja berhenti imbas wabah Covid-19.

"Jadi, kurang pas timing-nya dana talangan 3 T diberikan ke Krakatau Steel untuk saat ini," tegasnya.

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan per 31 September 2019 sebelum restrukturisasi, urainya, masalah yang ada di Krakatau Steel bukan hanya di financial structure.

"Tetapi secara operasional mereka juga bekerja harus lebih efisien dan produktivitas harus ditingkatkan," ujarnya.

Merujuk pada data yang ada, kata dia, ada beberapa catatan penting dimana kinerja keuangan Krakatau Steel kurang begitu menggembirakan sebelum direstrukturisasi.

"Indikasinya pertama, utang berbunga sekitar 1,7 M dolar AS. Kedua, sales hanya 1,06 M dolar AS. Ketiga, laba bruto hanya 57 juta dolar AS dan masih rugi operasi 90 juta dolar AS atau sekitar 1.4 T," paparnya.

Jika dilihat capaian diatas, kata dia, secara operasional Krakatau Steel sudah tidak sustain. Apalagi menanggung beban utang yang besar. Oleh karennaya, langkah restrukturisasi sudah sangat tepat dilakukan oleh Krakatau Steel.

"Nah kunci KS selanjutnya setelah direstrukturisasi adalah peningkatan volume penjualan dan peningkatan efiisensi yang bisa mebuat EBITDA-nya mampu mengcover depresiasi dan bunga pinjaman,untuk itu kami mau tahu apa model bisnisnya?," tutup anggota Baleg DPR RI itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya