Inkonsistensi Kebijakan Pandemik Covid-19, Pengamat: Kritik Dari JK Sudah Cukup Beralasan

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut wacana the new normal dan kepada masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 berbahaya karena dikhawatirkan menimbulkan banyak korban.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, kritik yang dilontarkan JK terhadap pemerintah terkait penanganan pandemik Covid-19 cukup beralasan.

"Hal itu karena pemerintah inkonsistensi dalam pembuatan dan dalam implementasi kebijakan, sehingga menimbulkan friksi dua dimensi yakni antar kementerian dan lembaga dan antar susun pemerintahan yaitu pusat vs daerah," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/5).

Andi melanjutkan, manajemen krisis yang diperankan oleh gugus Tugas Covid-19 juga sangat lemah dalam mengeksekusi berbagai kebijakan utamanya ketika berhadapan dengan kementerian atau lembaga.

Kelemahan yang dimaksud Andi, adalah dalam analisa dan evaluasi implementasi kebijakan serta nihil dalam membangun skenario penyelesaian Pandemi Covid-19 kedepannya.

"Jika tidak dilakukan rekonstruksi kebijakan dan redesign managemen krisis, masa akhir pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi unpredictable," pungkasnya.

Selain JK, diketahui sejumlah tokoh bangsa lainnya turut mengkritik langkah pemerintah yang dinilai kerap membingungkan masyarakat dalam penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Diantaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan PSBB yang belakangan akan dilonggarkan dan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj juga meminta pemerintah tegas menerapkan PSBB.