Dari Program Kartu Prakerja, Jokowi Perlu Kocok Ulang Koalisi

TIDAK ada kasus hukum di masa yang akan datang terkait pengunaan anggaran Rp 5,6 triliun seperti yang dikatakan Sekjen PPP Arsul Sani menilai skema pelaksanaan program Kartu Prakerja yang memberikan keuntungan kepada perusahaan penyediaan layanan pelatihan online berpotensi memunculkan kasus hukum di kemudian hari.

Pasalnya, Arsul mengatakan saat ini ada pelatihan online yang bisa diikuti secara gratis.

Program Kartu Prakerja-nya sendiri tidak bermasalah, apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online, di mana sebagian anggarannya yang Rp 5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan startup tersebut.

Terkait adanya pelatihan online gratis dari Prakerja.org tidak bisa jadi jurispendensi untuk mengatakan kalau program-program pelatihan di Kartu Prakerja itu akan merugikan negara.

Wong Prakerja.org itu dibuat sebagai bentuk protes saja kok terkait program Kartu Prakerja-nya Jokowi. Saya sudah lihat fitur-fitur pelatihan gratis di Prakerja.org biasa biasa saja dan sepertinya boleh copy paste saja dari program-program bisnis MLM dari Youtube.

Lah kok Prakerja.org baru nonggol setelah lihat program kartu Prakerja-nya Joko Widodo tidak dari jauh-jauh hari protes turun ke jalan ke Jokowi ya. Sekarang baru ribut setelah masyarakat sudah banyak menikmati program Kartu Prakerja yang bisa membantu meringankan ekonomi mereka di saat Covid-19.

Apalagi menyamakan dengan kasus korupsi KTP elektronik. Kelihatan betul berbeda banget. Dan terkesan Asrul gagal paham dengan masalah hukum dan penggunaan anggaran program Kartu Prakerja Kangmas Joko Widodo.

Ini untuk membandingkan yang hampir mirip pengunaan dana Rp 5,6 triliun program Kartu Prakerja.

Yaitu, program subsidi BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah bagi orang miskin yang anggarannya langsung didrop ke BPJS Kesehatan, dan setiap pemegang Kartu BPJS Kesehatan gratis bisa memilih berobat bebas di rumah sakit, klinik yang jadi provider BPJS Kesehatan, kemudian RS dan klinik menagih pada BPJS Kesehatan.

Yang saya aneh ini kok banyak partai koalisi di pemerintahan justru mengkritisi program unggulan Pak Jokowi. Bukannya saling mendukung ya. Tidak bagus untuk kekompakan apalagi masing-masing parpol sudah punya tugas masing-masing di kabinet Jokowi-Maruf Amin yang sudah dibagi rata sama Kangmas Jokowi.

Gimana ini Kangmas kalau lihat parpol-parpol di Koalisi justru mendegradasi program-program pro rakyatnya Kangmas. Apa kita perlu kocok ulang susunan koalisi parpol di pemerintahan Kangmas.

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.